sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KKI minta Erick Thohir batalkan pengenaan tarif transaksi di Link Aja

Surat tersebut dilayangkan oleh Ketua KKI David Tobing terkait permohonan kepada Menteri BUMN.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 28 Mei 2021 18:07 WIB
KKI minta Erick Thohir batalkan pengenaan tarif transaksi di Link Aja

Setelah sebelumnya bersurat kepada BPKN RI, OJK dan KPPU, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengirimkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Surat tersebut dilayangkan oleh Ketua KKI David Tobing terkait permohonan kepada Menteri BUMN, agar memerintahkan Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN) membatalkan rencana Pengenaan Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai pada ATM Link.

David mengingatkan pada awal pembentukannya, gabungan ATM ini untuk memberikan efisiensi. Di mana pengelolaan ATM secara bersama pada satu perusahaan switching oleh BUMN perbankan bakal membuat penghematan biaya operasional bagi pihak perbankan dan penghematan biaya transaksi bagi masyarakat pengguna ATM.

Kemudian ATM Link dikenalkan pada Desember 2015 di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

Menurutnya, Erick sangat relevan membatalkan rencana pengenaan tarif untuk cek saldo dan pengambilan tunai di ATM Link pada 1 Juni 2021 karena sewaktu peluncuran perdana ATM Link pun 2015 dilakukan oleh Menteri BUMN.

"Penerapan tarif ini adalah langkah yang tidak populis di saat masyarakat sedang susah menghadapi pandemi Covid-19 dan sudah banyak yang menentang rencana ini, antara lain anggota BPK, anggota DPR dan masyarakat luas," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5).

Dia pun sudah melaporkan Himbara ke OJK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena ada dugaan kartel, yaitu empat bank bersepakat menetapkan harga yang sama untuk tarik tunai dan pengecekan saldo. 

"Kalau laporan kami terbukti dan bank BUMN nanti dihukum karena melakukan kartel maka hal ini sangat memalukan, sehingga sudah patut Menteri BUMN membatalkannya," tegas David

Sponsored

Pihaknya pun meyakini, Menteri BUMN akan memerintahkan bank-bank BUMN membatalkan rencana pengenaan tarif pengambilan tunai dan pengecekan saldo pada 1 Juni, demi melindungi nasabah ATM Link dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berita Lainnya