Literasi keuangan di Indonesia masih rendah

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengatakan persentase literasi keuangan di Indonesia masih terbilang rendah, baik di perkotaan dan pedesaan. Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan literasi finansial hanya diserap oleh 29,7% masyarakat Indonesia.

"Financial literacy hanya diserap 29,7%, tapi di segi lain banyak yang tertinggal. Di perkotaan juga banyak kita rasakan lack of information literasi keuangan," ujar Jahja di Jakarta, Selasa (8/10).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada sambutannya di acara Indonesia Knowledge Forum (IKF), mengatakan pendalaman di sektor keuangan sangat penting. Hal tersebut juga membutuhkan literasi keuangan.

"Saya senang dalam era digital, masyarakat memiliki akses dalam sektor keuangan. Dengan teknologi digital, kita akan mampu menjangkau masyarakat jauh lebih baik dan aman," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, dalam kondisi ekonomi global saat ini, pendalaman di sektor keuangan menjadi penting.

"Kalau kita lihat aset finansial pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif sekitar 110%. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Filipina 200% terhadap PDB, Malaysia 350% terhadap PDB, Singapura di atas 400% PDB," ujar Andin.

Artinya, lanjut Andin, banyak hal yang harus diperbaiki terhadap pendalaman sektor keuangan. Andin pun mengatakan, untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan 10 strategi guna menjembatani kebutuhan individu dan organisasi mengelola modal dan berinvestasi di era industri 4.0.

Andin menyebutkan 10 strategi tersebut adalah memperbaiki aliran barang, meningkatkan sumber daya manusia, penerapan insentif investasi teknologi, dan menarik investasi asing.

Selanjutnya, membangun infrastruktur digital nasional, mendesain ulang zona industri, memberdayakan usaha kecil menengah (UKM), dan menumbuhkan ekosistem inovasi.

"Kemudian, pemerintah juga akan melakukan penyelarasan aturan dan kebijakan, serta menciptakan standar keberlanjutan," kata Andin.

Sebanyak 10 strategi tersebut, kata Andin, akan diterapkan ke lima sektor industri prioritas, yaitu makanan dan minuman, otomotif, bahan kimia, eletronik, tekstil, serta pakaian.