LPS: Inklusi keuangan Indonesia terburuk di ASEAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan atau inklusi keuangan masih tertinggal jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. 

Berdasarkan data Bank Dunia, hanya 48% masyarakat Indonesia berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pembukaan rekening. Padahal, sektor jasa keuangan memiliki peran yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah pendalaman di sektor jasa keuangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5% membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya situasi. Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya," ujar Ekonom LPS Destry Damayanti di Century Park, Jakarta Selatan, Selasa (26/3).

Ia menjelaskan isu pendalaman keuangan adalah hal penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan 115 bank umum dan 1.593 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menguasai 77,15% pangsa pasar aset. 

Sementara itu, terkait penyaluran kreditnya sendiri tercatat terus-terusan mengalami peningkatan hingga yang mencapai 41% selama empat tahun terakhir.

"Ini yang sebabkan sektor perbankan kita kreditnya lambat karena inklusinya yang perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi 'demand' investor, 'supply' instrumen, infrastruktur pasar dan kebijakan yang kondusif, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak investor dan jaminan penegakan hukum, serta menyederhanakan perizinan usaha dan investasi keuangan," katanya.

Istilah inklusi keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. 

Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda, namun diperlukan sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian yang berkualitas.

Jika inklusi keuangan mampu ditingkatkan, dan masyarakat di lapisan paling bawah mampu mengakses layanan jasa keuangan, maka akan menbantu perbankan meningkatkan tambahan permodalannya.

Untuk itu, ke depannya, stimulus bagi industri-industri jasa keuangan lainnya, baik yang konvensional maupun yang menggunakan teknologi digital, dikatakannya perlu terus ditingkatkan pemerintah.

"Supaya investasi di sektor jasa keuangan ke depannya bisa meningkat untuk menciptakan pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan," ucapnya.