Ma'ruf beberkan 3 kunci optimalisasi perbankan syariah

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menyatakan, industri perbankan syariah perlu melaksanakan tiga pilar dalam beroperasi sehingga berdaya tahan, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi. Ketiga pilar tersebut mencakup penguatan identitas, sinergi ekosistem, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

"Upaya pencapaian visi ini akan dilaksanakan melalui tiga pilar, yakni penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan," ucapnya saat menghadiri halalbihalal secara virtual bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Jumat (28/5).

Dalam rangka memperkuat identitas, menurutnya, perlu dilakukan sejumlah inisiatif strategis. Penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unik dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi, serta akselerasi digitalisasi, contohnya.

"Penguatan nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi operasional maupun SDM," jelasnya. "Untuk itu, saya mengharapkan sejumlah upaya, seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah, dapat segera dilaksanakan."

Penguatan nilai, tambah dia, juga perlu didorong melalui implementasi fungsi audit internal atas kepatuhan prinsip syariah. Ini mesti disadari dan menjadi tanggung jawab.

Mengenai pilar kedua, sinergi ekosistem, Ma'ruf berharap, perbankan syariah memberikan layanan dan produk berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan ekosistem lainnya. Industri halal, keuangan sosial syariah, dan bisnis syariah, misalnya.

"(Itu) dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni sinergi dengan sektor industri halal, sinergi antarlembaga keuangan syariah, sinergi dengan lembaga keuangan sosial syariah, sinergi dengan kementerian/lembaga, dan berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah," tuturnya.

Sedangkan menyangkut pilar terakhir, dirinya mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dapat merealisasikan sejumlah inisiatif strategis. Salah satunya, akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, pengembangan pengaturan yang kredibel dan adaptif, serta peningkatan efektivitas pengawasan.

"Pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya yang dibutuhkan guna mewujudkan perizinan, pengaturan, dan pengawasan industri perbankan syariah yang semakin baik ke depannya," janji bekas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, menukil situs web Wapres.