Menkop targetkan 2022 jadi tahun pertama UMKM lepas dari tekanan Covid-19

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, perkembangan ekonomi Indonesia pada 2021, mampu menjaga tren positifnya secara berturut-turut. Berdasarkan data BPS, pada triwulan II-2021 perkembangan ekonomi mencapai 7,67% (year on year/yoy) dan mencapai 3,51% (yoy) pada triwulan III-2021. 

Menurut Teten, UMKM telah bekerja keras dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Meskipun UMKM dikatakan paling mudah goyah terhadap krisis, namun UMKM pula yang mampu dengan cepat beradaptasi.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pada awal pandemi sebanyak 94% UMKM mengalami penurunan permintaan. Namun, pada saat varian delta mulai menyerang, penurunan permintaan hanya mencapai 37,2%.

"Lebih lanjut, 2022 ditargetkan menjadi tahun pertama UMKM lepas dari tekanan Covid-19, dan juga pemantapan UMKM jangka menengah dan panjang melalui transformasi UMKM agar lebih inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana perencanaan dari Kementerian Koperasi dan UKM," ujar Teten dalam webinar UMKM Summit 2021, Sabtu (6/11).

Selain itu juga, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan mengawal beberapa agenda yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai tindak lanjut dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Adapun beberapa agenda besar tersebut, antara lain pemanfaatan 30% ruang publik untuk tempat UMKM, optimalisasi 40% belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemitraan strategis dengan BUMN yang mana saat ini sebanyak sembilan BUMN yang telah terhubung dengan UMKM, dan perwujudan koperasi modern. 

Selanjutnya, Menko Perkonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan, UMKM merupakan pilar terpenting dalam Perekonomian Indonesia. Di mana, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada  2020, jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta serta berkontribusi terhadap 60,51% PDB atau sebesar Rp9.580 T yang menyerap 96,2% tenaga kerja dan mewakili 60% dari investasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah menambah anggaran khusus bagi UMKM, yaitu sebesar Rp96,21triliun dalam program pemulihan ekonomi. Dengan rincian, berupa subsidi bunga, penempatan dana Pemerintah di bank umum, mendukung perluasan kredit modal kerja, penjaminan modal kerja UMKM, Badan Panpres Produktif Usaha Mikro, bantuan tunai untuk PKL dan warung, serta insentif PPh final untuk UMKM yang di tanggung oleh pemerintah. 

"Hingga 27 Oktober 2021, dana sebesar Rp64,35 triliun telah terealisasikan dengan jumlah debit UMKM Rp33,93 juta, serta tambahan support berupa pembebasan rekening mininum, biaya beban dan listrik yang dapat dimanfaatkan UMKM. Selain itu, lartu prakerja juga dapat membantu para calon pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya," lanjutnya dalam daring.

Kemenko Perekonomian juga akan terus mendorong peningkatan kualitas kartu prakerja yang melibatkan banyak pihak swasta termasuk perbankan, pelayanan keuangan digital sebagai mitra pembayaran. 

Sebagai informasi, berbagai studi menyatakan bahwa potensi ekonomi Indonesia masih terbuka. Hal ini didukung oleh penduduk terbesar serta jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70,7% atau sebesar 191 juta. Dari sisi digital user, pengguna ponsel mencapai 345,3 juta atau melebihi dari populasi 125%, penetrasi internet mencapai 74% dan trafic selama pandemi mengalami peningkatan sebesar 20%. 

Dengan potensi yang ada, diharapkan perkembangan ekonomi digital dapat menghasilkan trobosan dan inovasi yang melibatkan semua sektor termasuk UMKM.