Muncul nama Bakrie dalam divestasi saham Freeport

Gubernur Papua Lukas Enembe menolak proposal yang diajukan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terkait divestasi saham Freeport.

Penolakan yang dilakukan oleh Lukas adalah lantaran ketidakjelasan jumlah persentase saham PT Freeport Indonesia untuk Papua dan Inalum. Indonesia akan menggenggam kepemilikan 51% dari divestasi saham Freeport.

"Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yakni (skema) perusahaan atau badan usaha milik daerah (BUMD), tetapi (ini) kepemilikan 26% milik Inalum, 10% nanti milik Papua, dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa," katanya usai pertemuan yang digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (22/11) malam.

Menurut Lukas, pembahasan proposal di Timika ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta pada 12 November 2018.

Saat itu, Inalum menyodorkan proposal divestasi Freeport Indonesia. Namun, sekarang ini, isinya sudah di luar kesepakatan sebelumnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi, pertemuan sebelumnya dengan Menteri Keuangan disepakati jika hendak membuat BUMD atau perusahaan baru, maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sudah menyiapkan nama BUMD tersebut serta sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan," ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya, kesepakatan lalu itu diubah secara tiba-tiba dengan proposal baru. Kini, Inalum menyodorkan nama perusahaan daerahnya adalah PT Indocopper Investama. 

Perusahaan ini sebelumnya merupakan milik Aburizal Bakrie dan sempat memegang saham Freeport, sebelum dijual lagi ke PT Freeport Indonesia.

"Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik untuk diulang kembali, sehingga kami minta agar pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas ulang," katanya lagi.

Dia menambahkan apabila Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnya, seharusnya disampaikan dulu ke Pemprov Papua, sehingga bisa dicari investor lain untuk divestasi saham Freeport Indonesia ini.

"Dalam divestasi saham tersebut, pemerintah melalui Inalum bersedia membeli saham sebesar 51% kepada Freeport Indonesia, kemudian 10% saham untuk Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil dividen miliknya Bumi Cenderawasih. Kami sudah minta untuk perlunya duduk bicara kembali, karena dirasa belum bicara soal kepemilikan hak ulayat," ujarnya.

Melalui dividen

Secara terpisah, Inalum memastikan Pemerintah Daerah di Papua akan mendapatkan saham Freeport melalui pemotongan sebagian hasil dividen.

Head of Corporate Communications and Goverment Relations Inalum, Rendi A. Witular, di Jayapura, Kamis (22/11) menjelaskan sesuai dengan kesepakatan, Inalum akan menjadi pihak yang menalangi pembelian saham PTFI oleh Pemda di Papua yang totalnya sebanyak 10%.

"Jadi (sekarang) Inalum talangi, lalu setelah itu Papua akan mencicil lewat pembagian dividen. Tentu tidak semua dividen kita ambil untuk cicilan, jadi ada sebagian dividen untuk bayar utang dan sebagian untuk dinikmati oleh Pemda," ujarnya.

Ia menyebut biaya yang disepakati untuk membeli 10% saham PTFI adalah US$820 juta dan hingga kini belum ada kesepakatan berapa lama Papua harus melakukan cicilan kepada Inalum.

Menurut dia saat ini antara Inalum dan Pemda di Papua akan membuat sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fungsinya akan berkaitan dengan pengelolaan saham PTFI.

Rendi menegaskan dengan pembelian saham PTFI, pemerintah Indonesia dan Pemda yang ada di Papua akan memperoleh banyak keuntungan karena potensi tambang di kawasan Mimika dan sekitarnya masih sangat besar.

"51% itu senilai Rp54 triliun atau US$3,85 miliar. Jangan lupa kita keluarkan Rp54 triliun untuk mendapatkan tambang senilai lebih dari Rp2.200 triliun dan laba bersih setelah 2023 sekitar US$2 miliar," katanya.

Diperkirakan pada Desember 2018 proses divestasi saham PTFI akan selesai dengan rincian 41% saham akan dimiliki oleh Inalum dan 10% miliki Pemda di Papua (Pemprov Papua 3% dan Kabupaten Mimika 7%).

Sumber : Antara