PDIP beber tantangan Indonesia menyongsong 2045

Memasuki usia ke-76 tahun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah bersiap menyongsong tahun 2045. Semangat persatuan dan kebersamaan dinilai menjadi modal dalam menghadapi tantangan tersebut.

"Tantangan terbesar kita untuk menyongsong tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, adalah melakukan transformasi dalam segala bidang," kata politikus senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, Senin (16/8).

Tantangan di bidang ekonomi, menurutnya, adalah transformasi struktural dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri. "Menjadi ekonomi mandiri yang memiliki ketahanan tinggi dalam bidang energi, pangan, kesehatan, dan finansial."

Sedangkan di bidang sosial politik, bangsa ini punya modal sosial yang kuat, Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa dijawantahkan dalam kehidupan nyata bukan hanya semarak pada dataran retorika.

Dalam bidang pendidikan, Indonesia harus mampu melahirkan generasi yang kritis, melek teknologi, beretos kerja tinggi, dan berjiwa kewirausahaan. 
"Masyarakat industri membutuhkan technopreneur yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi pada kekayaan alam dan budaya yang kita miliki," jelas Hendrawan.

Ke depan, Indonesia diharapkan menjadi negara menengah ke atas. "Sudah mentas dari negara konsumen menjadi negara produsen, ekonomi sudah digerakkan oleh kekuatan inovasi," ujar Hendrawan.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, berpendapat, kesetaraan dalam ekonomi menjadi salah satu tantangan bangsa ke depan. Sumber daya alam (SDA) tidak boleh hanya dinikmati dan dimiliki segelintir orang. 

"Maka tugas pemerintah untuk bagaimana membuat kebijakan yang bisa mengangkat bangsa Indonesia ini ekonominya maju," tegasnya.

Tantangan berikutnya, memastikan batas kecukupan atau kekayaan bagi setiap warga negara. "Ketika memutuskan kebijakan UMR juga harus benar-benar dihitung sehingga memang cukup untuk hidup," ucapnya.

Kemudian, Marsudi menilai, pemerintah harus bisa mengatasi kemiskinan dan memastikan kepemilikan publik berjalan baik. "Jangan sampai kalah kepemilikannya dengan individu-individu. Artinya ketika kebutuhannya untuk publik, ya, harus diutamakan."

Dia melihat, baru sekitar segelintir rakyat Indonesia yang menjadi pengusaha. Jumlahnya harus bertambah untuk bisa menjadi negara maju.

"Amerika 11%, Singapura 7%, Malaysia 6%, Indonesia 3,6%. Itu harus naik," katanya.

Di samping itu, Marsudi melihat, persatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia masih terkendali dengan baik. Menjaga persatuan dan kebersamaan jadi tugas seluruh rakyat. Adapun suara kritis selama masih terkontrol, menjadi vaksin agar bangsa ini kuat.