close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, meminta pemerintah segera diversifikasi sumber energi seiring naiknya harga Pertamax. Alinea.id/Erlinda PW
icon caption
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, meminta pemerintah segera diversifikasi sumber energi seiring naiknya harga Pertamax. Alinea.id/Erlinda PW
Bisnis
Jumat, 03 Maret 2023 08:47

Harga Pertamax naik, pemerintah diminta segera diversifikasi sumber energi

Kenaikan harga Pertamax akan membuat konsumsi BBM fosil naik karena masyarakat enggan beralih dari Pertalite.
swipe

Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax pada 1 Maret 2023. Kenaikan ini dapat memengaruhi minat masyarakat dan berdampak pada perekonomian nasional secara signifikan.

Naiknya Pertamax ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan faktor-faktor lain, seperti harga minyak mentah global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Namun, kenaikan ini dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat, terutama pengguna BBM Pertalite, enggan beralih ke BBM nonsubsidi itu.

"Ini akan menyulitkan masyarakat untuk meminimalisasi penggunaan BBM bersubsidi," ujar menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/3).

Kadin pun merekomendasikan pemerintah segera melakukan diversifikasi sumber energi guna mengatasi dampak negatif kenaikan harga Pertamax. Tujuannya, menekan ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil yang rentan terhadap naik turunnya harga di pasar internasional.

"Kita perlu memperkuat program energi baru terbarukan, terutama untuk memberikan insentif penggunaan kendaraan listrik, beserta penguatan ekosistem industri kendaraan listrik," tutur dia.

Arsjad meyakini pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Karenanya, pemerintah didorong meningkatkan realisasi investasi energi baru terbarukan (EBT) melalui implementasi kerangka kebijakan dan peraturan yang konsisten.

"Pemerintah juga perlu mempercepat pengadaan PLN, mempersingkat proses negosiasi power purchasing agreement (PPA), dan menyederhanakan pembebasan lahan, izin lingkungan, serta berbagai penguatan infrastruktur dan teknologi," kata Arsjad.

Menurutnya, seluruh imbauan tersebut sebagai upaya Indonesia mencapai target Grand Strategi Energi Nasional (GSEN): bebas emisi (net zero emission/NZE) pada 2060.

Selain itu, Kadin meminta masyarakat mendukung upaya pemerintah meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. "Ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia."

img
Erlinda Puspita Wardani
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan