Pemerintah diminta siapkan transisi di Blok Rokan

Pemerintah diharapkan segera menetapkan masa transisi di Blok Rokan, Provinsi Riau. Dengan masa transisi yang cukup, PT Pertamina (Persero) diyakini mampu menjaga kesinambungan produksi ladang minyak terbesar di Indonesia tersebut setelah 2021.

 Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengatakan, pemerintah dan juga Pertamina bisa belajar dari masa transisi Blok Mahakam. "Semua perusahaan migas yang mengelola blok terminasi, juga membutuhkan waktu transisi atau magang untuk menjaga produksinya," tambahnya, Jumat (3/8).

Pemerintah pada Selasa (31/7) mengumumkan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina pascakontrak dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berakhir pada 2021.

"Lebih dari 90% karyawan Chevron di Blok Rokan, merupakan orang Indonesia. Pertamina juga bisa sewa ahli-ahli Chevron. Jadi, Pertamina bisa langsung masuk dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Selain itu, lanjutnya, teknologi produksi minyak tingkat lanjut (enhance oil recovery/EOR) sudah ada sejak 30 tahun lalu dan Pertamina pun sudah menjalankan EOR meski pada lapangan yang lebih kecil dari Rokan.

Untuk bahan baku EOR yakni surfaktan, Pertamina bisa menciptakan sendiri atau membelinya dari luar negeri termasuk AS.

Hingga Mei 2018, produksi migas Pertamina tercatat 912 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) yang terdiri atas 380 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 3.081 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

Pengamat energi Marwan Batubara optimistis sumber daya manusia PT Pertamina (Persero) akan mampu mengelola Blok Rokan, Riau, pascahabis kontrak dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada 2021.

"Aneh saja, kalau masih ada yang ragu dengan kemampuan bangsa sendiri. Pertamina sudah mampu dan terbukti sukses mengelola blok-blok pascaterminasi," katanya di Jakarta, Kamis.

Karakteristik Blok Rokan tidak jauh berbeda dengan ladang migas yang kini dikelola Pertamina.

Dengan memakai teknologi yang sesuai untuk Blok Rokan, Marwan optimistis Pertamina mampu menjaga kesinambungan produksi ladang minyak terbesar di Indonesia tersebut.

Apabila memang diperlukan, Pertamina bisa membeli teknologi lanjut (enhance oil recovery/EOR) atau membayar ahli-ahli terkait untuk membantu pengelolaan Blok Rokan pasca-2021.

Soal dana, juga tidak menjadi masalah bagi Pertamina. Pasalnya Blok Rokan sudah berproduksi, sehingga akan mudah bagi BUMN migas tersebut mendapatkan pembiayaaan baik dalam maupun luar negeri.

Pertamina juga sudah berpengalaman melakukan eksplorasi dan eksploitasi ladang minyak baik baru maupun tua di darat, rawa, dan laut. Telah beroperasi di sejumlah negara seperti Malaysia, Myanmar, Irak, Aljazair, Nigeria, Prancis, dan Kanada.

Ditambah lagi, Pertamina juga sukses mengelola blok pascaterminasi seperti Offshore North West Java (ONWJ) yang meningkat dua kali lipat sejak diambil alih, lalu West Madura Offshore (WMO) dan tentunya Mahakam sebagai blok gas terbesar di Indonesia.

"Jadi, mestinya, jangan lagi ada keraguan dengan kemampuan Pertamina," katanya.

Pertamina juga sudah menyatakan akan mengintegrasikan operasi Blok Rokan dengan aset Pertamina di Sumatra termasuk kilang dan pelabuhan di Dumai, Riau, sehingga menjadi lebih efisien.

"Dengan keputusan pemerintah menyerahkan Blok Rokan ke Pertamina ini, maka akan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional," kata Marwan.

Hingga Mei 2018, produksi migas Pertamina tercatat 912 MBOEPD yang terdiri dari 380 MBOPD minyak dan 3.081 MMSCFD gas.

Sementara, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi Blok Rokan kini mencapai 207.000 barel per hari atau setara 26 persen produksi nasional.

Blok Rokan juga diperkirakan memiliki cadangan 26 miliar barel minyak.

Sumber: Antara