Pemerintah hentikan impor 500 komoditas

Pemerintah berupaya menghentikan aktivitas perdagangan impor terhadap 500 komoditas. Langkah strategis itu dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi defisit neraca perdagangan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengatakan, sebagian besar komoditas tersebut merupakan barang konsumsi. Namun masih memerlukan kajian lebih lanjut mengenai seberapa besar barang konsumsi tersebut. 

"Akan dikaji lagi, kebanyakan barang konsumsi. Bahan baku tentu tidak dipersulit. Begitu juga barang modal," jelas Airlangga, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8). 

Salah satu barang yang kemungkinan akan cepat direalisasikan adalah plastik. Apalagi pemerintah telah berencana membangun dua pabrik bahan baku pembuatan plastik di Indonesia. 

Namun untuk barang bahan baku industri seperti bahan kimia, kemungkinan besar tidak akan dikaji lebih jauh. 

"Barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri tentu tidak dipersulit, termasuk bahan kimia untuk farmasi, " jelas Airlangga. 

Kemenperin sudah membahas rencana tersebut dengan para industri, dan Arilangga optimistis pelaku usaha akan berpindah ke produk baru. Tentunya tanpa menurunkan produksi.  Apalagi pemerintah berencana membuat kebijakan yang menguntungkan untuk pelaku usaha. 

"Kita akan mengambil kebijakan untuk tidak menurunkan daya saing dan produktivitas," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian akan melakukan langkah drastis dan tegas untuk mengendalikan impor. Hal itu dilakukan guna membuat neraca perdagangan yang positif. 

Proyek infrastruktur yang berada di bawah pengawasan pemerintah, telah diminta untuk melihat komponen impor proyeknya. 

"Tidak hanya tingkat komponen dalam negeri (TKD). Tetapi juga melihat secara langsung berapa impor barang modal. Untuk proyek yang pembiayaannya belum final akan ditunda. Kami akan melakukannya dalam enam bulan ke depan dengan sangat ketat. sehingga kontribusi terhadap impor barang modal dari BUMN bisa dikendalikan. Menteri ESDM akan melihat dari sisi master list. Semua permintaan impor dihentikan dahulu dalam enam bulan ke depan," ujarnya saat melakukan konferensi pers APBN Juli 2018, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, beberapa waktu lalu.