sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Krakatau Posco keluhkan banjir impor baja pelat di Batam

Pembebasan bea masuk di Kawasan Bebas Batam menyebabkan banjir impor baja pelat.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Jumat, 26 Feb 2021 18:11 WIB
Krakatau Posco keluhkan banjir impor baja pelat di Batam
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

PT Krakatau Posco menyampaikan produk baja pelat membanjiri kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, akibat adanya pembebasan bea masuk. Pembebasan tersebut termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk pengamanan perdagangan.

Direktur Technology dan Bussiness Development Krakatau Posco Gersang Tarigan mengatakan, pihaknya telah meminta pemerintah mengenakan bea masuk antidumping terhadap impor pelat di Kawasan Bebas Batam. 

Namun, hal ini tidak dapat dilakukan sebelumnya karena terbentur Peraturan Pemerintah No. 10/2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

"Kami sudah melakukan banyak kunjungan ke instansi pemerintah dan sudah ada iktikad yang baik, tetapi ketika keluar PP Nomor 41/2021, isinya tetap sama dengan PP No. 10/2012," kata Tarigan, Jumat (26/2).

Dia mengakui, sebelumnya pihaknya berharap ada perubahan akan peraturan tersebut, karena hasil konsultasi dengan pemerintah sebelumnya cukup positif. 

Seperti diketahui, Krakatau Posco telah mengajukan keberatan atas kebijakan pemerintah mengecualikan bea masuk dalam rangka trade remedies, yang diatur dalam PP No. 10/2012. Namun, langkah tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Hal tersebut diperberat dengan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 17 Februari lalu, dengan munculnya PP No. 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sebelumnya, RPP Kawasan Ekonomi Khusus dan RPP FTZ/FPZ menyebutkan tidak diberlakukan pengenaan bea masuk, termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan di KEK dan FTZ/FPZ. Ketentuan ini disebut berpotensi memicu tindakan curang dari pelaku usaha luar negeri.

Sponsored

Lebih lanjut, dia mengatakan Kawasan Bebas Batam memiliki zona pengembangan industri galangan kapal yang penting bagi industri baja nasional dan ekonomi Indonesia. Setidaknya, ada 47 perusahaan galangan kapal di Kawasan Bebas Batam, dari total nasional sebanyak 278 perusahaan.

"Konsumsi HRP (produk baja hot rolled plate) untuk galangan kapal di Batam relatif besar jika dibandingkan dengan konsumsi HRP yang diserap industri galangan kapal di luar Batam," ujar dia.

Dia menjelaskan, kondisi saat ini, sebagian besar HRP dipasok dari luar negeri dengan lima negara pemasok utama, yaitu Ukraina, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dari lima negara tersebut, tiga di antaranya yaitu Ukraina, Singapura dan Tiongkok terbukti melakukan dumping. 

Berita Lainnya

Pakar dukung penegakan aturan larangan mudik

Jumat, 16 Apr 2021 08:15 WIB

Pemudik Curi Start Ancam Pertahanan Kesehatan

Selasa, 20 Apr 2021 15:42 WIB

Urgensi masyarakat patuhi larangan mudik Lebaran

Minggu, 18 Apr 2021 18:32 WIB