Pemerintah mengintensifkan pembangunan infrastruktur di Papua

Pemerintah pusat sedang membangun sejumlah infrastruktur penting di Papua. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat itu, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun ke depan.

"Kemudian mendorong dua kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Teluk Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dan ada beberapa dukungan infastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya itu semua akan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar," papar dia 
dalam webinar yang diadakan Unity In Diversity, Jumat (23/10).

Dirut Perusda Baniayu Kabupaten Jayapura Izak R Hikoyabi mengharapkan, infrastruktur yang sedang dikembangkan pemerintah pusat dapat membawa perubahan di Papua. Dengan prediksi populasi penduduk yang akan meningkat, infrastruktur ini diyakini akan menjawab tantangan yang akan datang di masa depan.

Pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan kegiatan perekonomian di Papua.

Itulah sebabnya dia mengaku optimistis pembangunan di Papua akan berjalan lebih baik di masa mendatang. Terlebih ada 27 kementerian yang mendapat tugas besar dalam implementasi Inpres No. 9 Tahun 2020. Sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago (10 kabupaten), wilayah adat Domberay (11 kabupaten), major project Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura, dan major project PKSN Merauke pada RPJMN 2020-2024.

Kendati begitu, pemerintah dinilai kurang komprehensif dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itulah yang dinilai pengamat menyebabkan adanya hambatan yang biasa disebut red tape.

Pengamat Papua Dubes Imron, dalam konteks pembangunan khususnya pembangunan di Papua dan Papua Barat, red tape itu ada. Salah satunya karena tidak komprehensifnya pelaksanaan pengawasan baik oleh pusat maupun daerah.

Dia berharap untuk anggaran 2021 instansi atau lembaga pengawasan internal, seperti BPKP atau jajaran inspektorat jenderal di masing masing satuan kerja, dapat bekerja secara maksimal. Setidaknya mengawasi penggunaan dana otonomi khusus atau dana lainnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga dana terrsebut bisa mencapai sasarannya.

Apalagi banyak kalangan yang berharap ehadiran Inpres No.9 Tahun 2020 menjadi momentum bagi pembangunan di Papua. Apalagi inpres ini meminta kementerian dan lembaga yang terkait, mempercayakan lembaga adat di Papua yang selama ini seolah-olah dilupakan.