Pemerintah luncurkan Program Wirausaha Merdeka 2023, apa itu?
Peserta Program Wirausaha Merdeka telah diikuti 11.405 peserta dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS).

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meluncurkan Program Wirausaha Merdeka 2023. Program Wirausaha Merdeka 2023 merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka yang sudah berjalan.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan, Program Wirausaha Merdeka mendapat respons positif. Peserta mencapai 11.405 orang dari 87 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 366 perguruan tinggi swasta (TPS).
"Mari kita buktikan dengan memberikan ruang yang luas agar mahasiswa dapat lebih bergerak dan berkarya di bidang kewirausahaan," kata Nadiem saat peluncuran Program Wirausaha Merdeka 2023 secara daring di Jakarta, Senin (19/6).
Tahun ini, urai Nadiem, Kemendikbud ingin mengundang lebih banyak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mahasiswa dituntut mempelajari multidisiplin ilmu untuk membekali diri guna menghadapi tantangan setelah masa kuliah.
Ia menyontohkan dengan mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) mempelajari ilmu bisnis dan pemasaran dengan mengikuti Program Wirausaha Merdeka agar bisa membuat prototipe bisnis bidang desain yang nantinya ia kembangkan.
Dengan lulusan yang memiliki bekal, kata Nadiem, pihaknya bisa membantu program pemerintah mencetak 1 juta wirausaha baru pada 2024. Nadiem menegaskan, Program Wirausaha Merdeka memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan wirausaha melalui aktivitas di luar perkuliahan.
Program ini, kata dia, bekerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana program. Sementara itu, kementerian bertugas mengembangkan pembelajaran wirausaha untuk mengasah kemampuan wirausaha, meningkatkan pengalaman wirausaha, serta memperkuat daya kerja mahasiswa.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB