AFSI: Peraturan OJK belum berpihak pada fintech syariah

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyatakan regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan belum bisa merangkul fintech syariah. Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Ketua Asosiasi Fintech Syariah (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya mengatakan OJK seharunya membuat peraturan fintech dengan mempertimbangkan keberadaan fintech syariah. 

"Kami melihat POJK 77/2016 ini ada aturan besaran denda dan besaran bunga. Ini dua aspek yang jelas-jelas tidak bisa kami pakai. Kami yang syariah tiap ikut kegiatan seminar yang membahas aturan ini merasa terasing gitu, karena tidak sesuai," kata Ronald saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/8).

Ronald berharap OJK dapat secepatnya membuat aturan atau merubah aturan yang sudah ada dengan mempertimbangkan keberadaan fintech syariah.

"Kami berharap OJK bisa membuat peraturan-peraturan yang lebih general, jadi fintech syariah juga bisa langsung menggunakan aturan itu jika terjadi masalah sebagai standar," jelas Ronald.

Sementara itu, Advisor Grup Inovasi Keuangan OJK Widyo Gunadi mengatakan POJK 77/2016 memang belum relevan. Akan tetapi, Widyo mengungkapkan bahwa OJK dalam membuat aturan tentang fintech sangat berbeda dengan aturan perbankan.

"OJK itu seperti jalan tol di fintech atau yang menjaga koridor saja. Remnya tetap industri yang pegang, bagaimana industri ini tetap bisa berjalan di jalan tol tapi tidak melenceng. Kalau sama bank, OJK remnya, perbankan mobilnya," lanjutnya.