Menanti pencabutan moratorium fintech lending
Pencabutan moratorium fintech P2P lending berdampak besar pada industri jasa keuangan ke depan.
Moratorium dicabut, pinjol 'kaleng-kaleng' siap-siap tergusur
Modal inti minimum fintech lending Rp25 miliar jadi poin paling penting.
Wapres: Harus segera membangun kerangka tata kelola fintech
Kerangka yang dimaksud harus, di antaranya mampu mengikuti perkembangan teknologi, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
Menkeu: RUU P2SK atur pelaksanaan fintech di Indonesia
RUU ini di antaranya akan membahas definisi dan ruang lingkup fintech, badan hukum penyelenggara fintech, pengaturan dan pengawasan.
Jebakan setan pinjol ilegal dan habit tak bayar utang
Pengaduan kasus pinjol baik ilegal maupun legal terus meningkat.
Fatwa haram dan perang terhadap pinjaman online abal-abal
Fatwa haram ditujukan bagi pinjaman online ilegal dengan praktik bisnis yang mencekik, licik, dan tak bertanggung jawab.
Mendorong fintech IPO
Perusahaan fintech didorong menggalang dana dari bursa saham untuk mengembangkan bisnisnya.
Laju kencang penyaluran kredit fintech lending kala pagebluk
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman melalui fintech lending tumbuh 113,05% (yoy).
Menanti restrukturisasi utang ala pinjaman online
Pemberian keringanan utang bergantung pada pemberi pinjaman.
Sebanyak 602 fintech ilegal dikendalikan dari luar Indonesia
Satgas Waspada Investasi menemukan 1.773 fintech ilegal yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK.
6 Fintech kredit online raih izin resmi OJK
Fintech kredit online Modalku, KTA Kilat (Pendanaan), Kredit Pintar, Maucash, Finmas dan KlikACC mendapat izin dari OJK.
AFPI undang investor asing jadi lender fintech
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan membuka kerja sama dengan pihak asing untuk mendapat pendanaan yang besar.
AFPI desak pemerintah rilis UU Fintech
AFPI juga meminta pemerintah segera merilis UU Perlindungan Data Pribadi.
Penetrasi fintech belum maksimal
Porsi penggunaan fintech di masyarakat masih belum mencapai angka 10%.
Aftech sambut positif WhatsApp Payments masuk ke Indonesia
Aftech menyatakan WhatsApp Payments akan menguntungkan konsumen
OJK minta UU perlindungan data pribadi segera dibentuk
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting bagi konsumen fintech.
Pemerintah siapkan skema pajak untuk fintech
Pemerintah memberi dukungan besar terhadap fintech karena sektor ini penting bagi target inklusi keuangan.
Satgas Waspada Investasi temukan 123 fintech ilegal
Selain fintech ilegal, satgas juga menemukan gadai dan entitas investasi bodong.
Bisnis fintech, rawan pencucian uang hingga dugaan kartel
Bisnis financial technology masih menemukan banyak tantangan sekaligus mendatangkan kekhawatiran.
Update: Kredit macet fintech lending dan solusinya
Rasio kredit macet fintech terus merangkak naik sejak Mei 2019.
OJK siapkan aturan baru untuk tampung 15 klaster fintech
Dari 15 klaster atau sektor fintech yang ada, baru dua klaster yang sudah dilindungi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
OJK awasi fintech dengan ‘Gesit’
OJK akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan fintech.
Dugaan monopoli dompet digital OVO milik Lippo Group
Pembayaran parkir menggunakan dompet digital OVO di pusat perbelanjaan milik Lippo Group diduga praktik monopoli.
AFSI: Peraturan OJK belum berpihak pada fintech syariah
Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) meminta OJK membuat aturan yang pertimbangan keberadaan fintech syariah.
OJK uji coba keandalan 46 fintech di regulatory sandbox
Pengujian ini merupakan tahap yang dilalui agar fintech terdaftar secara resmi di OJK.
