Perbaikan fundamental ekonomi menjadi fokus pemerintah di 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi di 2022 tidak boleh mengalihkan perhatian dari upaya-upaya perbaikan fundamental perekonomian.

Pasalnya, Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi.

Di sisi SDM, perbaikan kualitas dan tenaga kerja harus terus-menerus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. 

"Peningkatan kualitas SDM adalah suatu keharusan dalam memasuki era knowledge economy atau era Industri 4.0," katanya dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (20/5).

Dia pun mengatakan, untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adopsi teknologi juga perlu ditingkatkan.

Kajian Kementerian Keuangan dan ADB bertajuk “Innovate Indonesia: Unlocking Growth through Technological Transformation” menunjukkan, bahwa kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55% pertumbuhan ekonomi per tahun dalam dua dekade ke depan. 

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. 

G20 Surveillance Note yang disampaikan pada Virtual Meeting G-20 Leaders’ Summit, 21 November 2020 menunjukkan, bahwa setengah persen PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan 1% pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya.

"Asesmen ini kembali menegaskan bahwa realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat," ujarnya.

Selain itu, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan procurement yang baik, transparan dan kompetitif, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak efek bergandanya dapat maksimal. 

"Iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta high-cost economy menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor," ucapnya.

Sri Mulyani pun bilang, reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi harus dilakukan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kondisi Covid-19, yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital, harus dijadikan sebagai momentum perbaikan efisiensi agar perekonomian Indonesia mampu bertransformasi menuju knowledge economy. 

SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif.

"Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar 5% menjadi level sekitar 6% per tahun," tuturnya.