sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politikus PKS sebut pertumbuhan ekonomi stagnan selama rezim Jokowi

Pertumbuhan ekonomi pada 2014-2019 di bawah 5,1%. Lalu, terkontraksi ke 2,07% pada 2020 dan membaik ke 3,69% dan 5,3%.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Minggu, 20 Agst 2023 09:08 WIB
Politikus PKS sebut pertumbuhan ekonomi stagnan selama rezim Jokowi

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan dalam 10 tahun. Pangkalnya, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,2%.

"Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5,2% menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dalam 10 tahun terakhir atau semenjak pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujarnya.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014-2019 di bawah 5,1%. Setahun berselang, terkontraksi ke 2,07% dan perlahan membaik pada 2021 menjadi 3,69% dan 5,3% pada 2022. 

Ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi dalam dasawarsa terakhir masih jauh dari target 7%, yang dicanangkan Jokowi pada awal masa kepemimpinannya. Bahkan, mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 6-6,2% sesuai RPJMN 2020-2024 pada akhir pemerintahannya pun sulit.

"Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh pemerintah hanya mencapai 4,23%," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anis mengakui krisis multidimensi pada perekonomian global yang disebabkan pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, setelah pagebluk berlalu, ekonomi nasional mulai pulih dan terbantu tingginya harga komoditas unggulan, seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. 

"Ujian sesungguhnya akan terlihat ketika harga komoditas tersebut mulai turun pada pertengahan tahun 2023," ucapnya dalam keterangannya.

Menurutnya, proses konsolidasi fiskal dan transformasi struktural yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir tak terlalu memengaruhi perekonomian nasional. Demikian pula dengan sektor perpajakan karena implementasi kebijakan UU HPP belum maksimal.

Sponsored
Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid