Ajukan PMN, BUMN diminta sertakan perhitungan dividen
Pemerintah mengusulkan PMN tunai Rp57,86 triliun untuk 8 BUMN dalam RAPBN 2024.
Komisi XI DPR minta insentif UMKM terus dilanjutkan
"Sudah kepalang tanggung kalau kita bicara seperti ini. Maka, UMKM tadi tidak boleh kita tinggalkan mereka."
Komisi XI DPR setujui PMN nontunai untuk 5 BUMN
Salah satunya adalah ID Food mendapatkan konversi piuntang APBN sebesar Rp2.564,71 miliar untuk memperbaiki struktur permodalan.
Kerek inflasi, pemerintah dan BI diminta segera kendalikan harga beras
Inflasi beras, berdasarkan data BPS, menembus 13,76% (yoy) pada Agustus 2023. Tertinggi sejak Juni 2012.
Masinton sebut pengembangan KEK Mandalika butuh PMN
KEK Mandalika dikelola ITDC dan InJourney.
Pemerintah diminta bebaskan honor pekerja sosial dari PPh
"Itu honornya [pekerja sosial] paling Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000. Dibayar 3 bulan dan 6 bulan sekali."
Politikus PDIP soroti insentif pajak untuk pengusaha
Sri Mulyani mengklaim, tax holiday dan tax allowance kepada perusahaan pada 2022 diklaim hanya Rp4,6 triliun.
Komisi XI DPR-pemerintah sepakati asumsi dasar RAPBN 2024
Asumsi dasar ekonomi makro yang disetujui pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000/US$, suku bunga SUN 6,7%.
Politikus PKS ini ragu postur APBN 2024 wujudkan target pemerintah
Anis menyampaikan, upaya merealisasikan target jangka menengah pemerintah akan tergantung dengan presiden terpilih.
Politikus Golkar akui pertumbuhan ekonomi era Jokowi stagnan, tetapi...
Jokowi gagal mewujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7% bahkan target RPJMN 2020-2024.
Politikus PKS sebut pertumbuhan ekonomi stagnan selama rezim Jokowi
Pertumbuhan ekonomi pada 2014-2019 di bawah 5,1%. Lalu, terkontraksi ke 2,07% pada 2020 dan membaik ke 3,69% dan 5,3%.
Wakil Ketua Komisi XI DPR: Angka-angka di RAPBN 2024 merupakan titik tengah
Presiden Republik Indonesia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%.
Cegah sengketa, LMAN diminta segera bayar ganti rugi lahan Japek II Selatan
Hingga 4 Agustus 2023, LMAN mengucurkan Rp114,98 triliun untuk pembebasan lahan atas 114 PSN senasional.
58 PSN terancam mangkrak, ada yang perlu diprioritaskan?
"Pemerintah harus memasang target yang jelas dan menjaga kepercayaan publik supaya beberapa proyek tetap bisa diselesaikan."
Modus kian beragam, aparat dan perbankan harus permudah laporan korban penipuan
"Beri pelayanan terbaik dan kemudahan bagi korban karena untuk melihat informasi kebenaran dari transaksi keuangan, kan, tidak sulit."
2 anggota Dewan Komisioner OJK terpilih diharapkan perkuat fungsi pengawasan
Agusman dan Hasan Fawzi terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan hasil seleksi secara musyawarah oleh Komisi XI DPR.
Anggota DPR ini ungkap alasan tingginya tunggakan pinjol
Tunggakan (outstanding) pinjaman online (pinjol) di Indonesia per Mei 2023 menembus angka Rp51,46 triliun.
Masinton pertanyakan utang luar negeri Rp234 M pada BPKP: Ngawasi kok pakai ngutang?
"Bagaimana kita mau mengawasi secara efektif [jika] sumber pembiayaan itu dari kita ngutang?"
Bahas utang negara, legislator Demokrat singgung SILPA hingga imbal hasil investasi
"Makin besar SILPA yang tersisa ... berarti makin besar juga uang hasil pinjaman yang tidak kita pakai dan ini adalah uang yang berbunga."
Kontribusi pendapatan BUMN dibandingkan capaian PDB baru 16%
Anis menekankan agar pemerintah semestinya melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memberikan PMN khususnya untuk tahun-tahun berikutnya
Sri Mulyani ungkap fakta transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu
Nilai transaksi mencurigakan tersebut awalnya tidak dimuat PPATK dalam surat pertama yang dikirimkan pada 9 Maret 2023.
Jadi Gubernur BI lagi, Perry Warjiyo bakal hadapi tantangan lain
Sejumlah ekonom menilai, tugas Perry sebagai Gubernur BI akan tetap sama, namun tantangan ke depan akan lebih berbeda.
Bersih-bersih, Misbakhun soroti rangkap jabatan pejabat Kemenkeu: Kenapa tidak ditindak?
Berdasarkan kajian Seknas FITRA, sebanyak 39 pejabat Kemenkeu, dari eselon II hingga wakil menteri, rangkap jabatan di sejumlah BUMN.
Anggota DPR kecam gerakan boikot bayar pajak
Gerakan boikot bayar pajak muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap besarnya kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.
Politikus PDIP pertanyakan kebijakan automatic adjustment Kemenkeu berujung blokir anggaran Rp50 T
Sejauh ini, ada sekitar Rp50,2 T anggaran kementerian/lembaga yang diblokir Kemenkeu lantaran bukan program prioritas.
