sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PMN untuk lima BUMN ditargetkan cair September

Pencairan PMN diperkirakan bakal berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 28 Agst 2020 17:20 WIB
PMN untuk lima BUMN ditargetkan cair September
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 404.048
Dirawat 60.569
Meninggal 13.701
Sembuh 329.778

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menargetkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada lima BUMN sebesar Rp20,5 triliun yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa cair pada September 2020. Pencairan masih menunggu Peraturan Pemerintah rampung.

“Peraturan Pemerintah sekarang masih proses, perkiraannya September bisa cair cepat,” kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (28/8).

Lima BUMN yang mendapat PMN itu adalah Hutama Karya (HK) mendapat Rp7,5 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp5 triliun.

Alokasi PMN untuk lima BUMN itu masuk dalam pos pembiayaan korporasi untuk biaya penanganan Covid-19 dan program PEN yang mencapai total Rp695,2 triliun. PMN kepada lima BUMN itu masuk dalam investasi yang dipisahkan sehingga memerlukan PP.

Meirijal menyebut alokasi anggaran PMN ditandatangani pada Juni 2020 yang menjadi basis hukum besaran modal yang disetujui pemerintah untuk disuntikkan kepada BUMN tersebut.

Pencairan PMN diperkirakan bakal berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga kembali terangkat dan membaik pada kuartal III-IV 2020.

“Berbagai upaya di semua lini harapannya di kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak minus lagi, targetnya harus naik,” ucapnya.

Dia juga menyebut, dalam program PEN DJKN turut andil dalam proses optimalisasi Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, sebagai perpanjangan tangan Menteri Keuangan, DJKN memiliki peran sentral dalam pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan investasi pemerintah yang berjumlah total lebih dari Rp3.000 triliun.

Sponsored

"Sebagai bagian dari KND, BUMN/SMV menjadi instrumen strategis dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19," katanya.

DJKN memberikan tambahan modal kepada BUMN atau perusahaan serta perluasan mandat SMV, yang terdiri dari PT PII, PT SMI, LPEI, dan PT SMF, dengan pertimbangan kesesuaian karakteristik dan kapasitas perusahaan dengan proses bisnis yang telah disusun. Hal ini tersusun dalam skema PEN melalui optimalisasi SMV dan BUMN, yaitu dukungan modal kerja kepada BUMN, dukungan kepada UMKM dan Koperasi, dukungan penjaminan kredit korporasi, serta dukungan kepada pemerintah daerah.

"Untuk memastikan keempat skema tersebut dapat direalisasikan, DJKN berperan serta dalam mewujudkan ekosistem pendukung yang meliputi penyiapan kerangka hukum dan kebijakan, pengaturan finansial, pengaturan institusional, penguatan kapasitas BUMN dan SMV Kementerian Keuangan, serta penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi," ujarnya. 

Dukungan modal kerja kepada BUMN itulah yang dilakukan melalui PMN secara langsung dan investasi pemerintah nonpermanen. Dukungan diberikan kepada BUMN yang berpengaruh kepada hajat hidup orang banyak, exposure terhadap sistem keuangan, dan peran sovereign yang dimiliki. 

Sementara kepada UMKM dan koperasi dilakukan melalui penjaminan dan pemberian kredit guna mempertahankan bisnis pelaku usaha sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian. Kemudian, untuk penjaminan kredit korporasi yang melibatkan PT PII dan LPEI bertujuan untuk memberikan tambahan kepercayaan dan keyakinan bagi para kreditur, khususnya perbankan untuk tetap menyalurkan kredit atau pembiayaan bagi para pelaku usaha padat karya guna mempertahankan bisnisnya sehingga mampu mendorong perekonomian dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Untuk dukungan kepada pemerintah daerah diwujudkan melalui pinjaman yang disalurkan oleh PT SMI kepada pemerintah daerah dengan total anggaran Rp10 triliun. Sejumlah Rp7,2 triliun telah disalurkan kepada tiga pemerintah daerah yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

"Dengan skema yang jitu, eksekusi yang cermat, serta waktu pelaksanaan yang tepat, dukungan-dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional," tuturnya.

Berita Lainnya