Potensi shifting ke LPG subsidi tinggi, ini saran DPR

Disparitas harga antara liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi dan subsidi semakin jauh setelah PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga LPG nonsubsidi. Sementara itu, LPG subsidi atau yang dikenal dengan gas melon harganya tidak naik.

Semakin jauhnya selisih harga membuat potensi masyarakat untuk beralih ke LPG subsidi semakin tinggi. Dengan kondisi seperti ini, menurut Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, pengawasan harus ditingkatkan.

"Kemungkinan masyarakat pengguna LPG nonsubsidi beralih ke LPG subsidi sangat tinggi karena disparitas ini," ungkapnya kepada Alinea.id, Rabu (2/3).

Dia menjelaskan, kewenangan pengawasan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang membatasi distribusi LPG oleh Pertamina. Ini dilakukan agar sesuai dengan kuota subsidi.  

"Pengawasannya, kan, terlihat sangat lemah. Terbukti LPG subsidi ini sering langka dan harga di atas harga eceran tertinggi (HET)," jelasnya.

Menurut Mulyanto, distribusi bisa diatur Pertamina agar tidak melebihi kuota subsidi. Akan tetapi, jika terjadi perpindahan dari pelanggan nonsubsidi ke subsidi, maka akan berpotensi terjadi kelangkaan LPG disebabkan demand meningkat.

"Jadi, sistem distribusi yang lebih tepat sasaran ini wajib dikembangkan," sarannya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, DPR sebelumnya mengusulkan sistem tertutup agar LPG subsidi hanya bisa dinikmati masyarakat yang berhak saja. Namun, pendataan harus dilakukan secara akurat.

"Karenanya, perlu pendataan yang lebih akurat terhadap masyarakat yang berhak memperoleh LPG bersubsidi tersebut, baik rumah tangga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun petani, nelayan, UMKM. Namun, setahu saya, pemerintah belum melakukan pendataan tersebut," tandas Mulyanto.