Ekonom: Di masa Gus Dur penerimaan pajak lampaui target karena publik percaya

Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur disebut sebagai tokoh yang multikulturalis di Indonesia.

Akan tetapi, tak hanya di bidang politik dan kebudayaan, Gus Dur juga dikenal berhasil mengembalikan kepercayaan publik pascakrisis ekonomi yang membelit Indonesia tahun 1997-1998.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom Universitas Jakarta sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Dianta Sebayang. Menurutnya, naiknya Gus Dur sebagai presiden memberi harapan kepada para investor dan pelaku bisnis tanah air.

Kepercayaan publik tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak di masa kepemimpinan Gus Dur yang meningkat naik jauh di atas target yang ditetapkan dalam pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekarang mencapai 81% sudah mati-matian. Kalau zaman Gus Dur 105%. Karen orang percaya Gus Dur bekerja untuk semua golongan," katanya dalam peringatan haul ke-10 Gus Dur di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/1).

Dia melanjutkan kepercayaan tersebut terlihat dari keyakinan orang bahwa Gus Dur berdiri di atas semua golongan, tanpa membedakan etnis, agama, suku, dan wilayah masyarakat Indonesia.

"Karena pajak dibayarkan untuk semua, tanpa memandang provinsi dan wilayahnya, tanpa membedakan pelayanan dan pembangunan," ucap Dianta.

Selain itu, kepercayaan publik juga terlihat dari turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp20.000 per dolar menjadi Rp7.000 per dolar di masa kepemimpinannya.

"Padahal menjaga rust orang akan uang itu sulit sekali. Tapi di masa Gus Dur dia bisa memberi kepercayaan itu kepada orang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, di masa pemerintahan Gus Dur penerimaan pajak pada tahun 2000 hanya tumbuh 7,8%. Namun, di tahun 2001 melonjak menjadi 13% dengan realisasi penerimaan mencapai 100,4% menjadi Rp186 triliun, melampaui target Rp185 triliun.