REI targetkan bangun 430.000 unit rumah 2019

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memastikan akan membangun 430.000 unit rumah pada 2019. Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan target itu terdiri atas 230.000 unit rumah bersubsidi dan 200.000 unit rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta - Rp300 juta per unit.

"Selain rumah bersubsidi, tahun ini kami akan genjot juga pembangunan rumah komersial bawah dengan harga di bawah Rp 300 jutaan yang menyasar kelompok milenial,” kata Soelaeman di Jakarta, Rabu (23/1).

Soelaeman optimistis target tersebut bisa tercapai karena permintaan hunian di segmen tersebut sangat tinggi. Meski demikian, kata Soelaeman, diperlukan regulasi yang mendukung bisnis properti dan kredit perumahan. 

Capaian 2018

Menurut Soelaeman, DPP REI sudah membangun 394.686 unit rumah sepanjang 2018. Angka itu berkontribusi sebesar 40% dari program pembangunan sejuta rumah yang menjadi target pemerintahan Joko Widodo.

Capaian itu terdiri atas rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta sebanyak 180.000 unit.

Realisasi pembangunan rumah REI ini meningkat dibandingkan capaian pada 2017 dengan total 376.290 unit. Angka ini terdiri dari rumah bersubsidi untuk MBR sebanyak 206.290 unit dan rumah komersial (nonsubsidi) sebanyak 170.000 unit.

Soelaeman mengungkapkan jumlah rumah yang terbangun sepanjang 2018 tersebut belum termasuk rumah komersial di segmen menengah atas di Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang mayoritas memang dibangun oleh pengembang anggota REI.

Dia mengakui, pendataan rumah-rumah komersial (nonsubsidi) terutama di daerah memang mengalami kendala karena pengembang belum memberikan laporan pembangunan kepada Sekretariat DPP REI.

Tantangan pembangunan

Di sisi lain, Soelaeman mengatakan masih banyak persoalan di lapangan yang menghambat pasokan rumah rakyat, terutama kendala perizinan dan ketersediaan lahan di daerah.

Meski pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan seperti PP 64 tahun 2016, namun kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah.

"Masalah klasik lain adalah harga lahan untuk rumah MBR yang terus meningkat, sehingga untuk mengimbangi harga lahan yang mahal, REI berharap adanya kenaikan harga rumah bersubsidi," katanya.

REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkret terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil.

Soelaeman mengungkapkan ada beberapa usulan terobosan yang masih perlu dilakukan pemerintah guna memastikan pembangunan rumah rakyat berjalan optimal, di antaranya perpajakan untuk rumah MBR. 

“REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR,” katanya.

Dengan adanya relaksasi pajak rumah, rumah-rumah yang dijual maksimal 20% di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10% dari nilainya.

“Namun cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan,” katanya.

Terobosan berikutnya penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerja sama dengan PT Taspen, Jamkrindo, Kementerian Pertahanan, dan Korpri. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri.

"Kami berharap akan ada terobosan kebijakan dari pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri," ujar Soelaeman.  (Ant)