Rerata inflasi pangan 2025 turun ke 3,32%, BRIN wanti-wanti risiko 2026

Rerata capaian inflasi pangan secara tahunan selama 12 bulan di 2025 terrcatat membaik ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rerata inflasi pangan di 2025 berada di level 3,32% atau turun dibandingkan rerata 2024 yang mencapai 4,88%.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, menilai capaian positif tersebut tidak terlepas dari peningkatan tren produksi pangan sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi. Sejumlah komoditas strategis, seperti jagung dan beras, menunjukkan kinerja produksi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

"Selain itu, pemerintah gencar melakukan intervensi, seperti operasi pasar, pasokan ke daerah-daerah yang kurang bahan pangan, program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), Gerakan Harga Pangan Murah, dan pasar murah," kata Andy saat dihubungi Alinea.id, Rabu (9/12).

Meski demikian, Andy mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri dengan rerata inflasi pangan yang relatif rendah pada 2025. Menurutnya, tantangan inflasi pangan pada 2026 diperkirakan jauh lebih berat, seiring dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 dan baru akan terasa pada awal 2026.

"Jikalau tahun 2024 rerata inflasi pangan mencapai 4,88%, maka di tahun 2025 turun menjadi 3,32%. Kita masih menunggu sejauh mana bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berpengaruh terhadap inflasi, khususnya inflasi pangan," kata Andy.

Andy memperkirakan dampak bencana hidrometeorologi yang cukup masif pada 2025 akan mulai terasa signifikan pada paruh pertama 2026. Karena itu, ia memprediksi inflasi pangan akan mengalami kenaikan pada caturwulan pertama 2026.

"Prediksi inflasi pangan di tahun 2026, caturwulan pertama akan naik walaupun upaya menjaga kestabilan pasokan pangan dan harga pangan sangat gencar dilakukan," ujarnya.

Menurut Andy, akumulasi distribusi bantuan pangan ke wilayah terdampak bencana, penurunan tingkat produksi, serta kenaikan harga pangan pada momentum Natal dan Tahun Baru berpotensi mendorong inflasi bahan pangan pada awal 2026.

Di sisi lain, kondisi global masih sarat ketidakpastian. Andy menekankan pentingnya penguatan langkah pengendalian inflasi pangan secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain dengan mendorong kembali peningkatan produksi pangan, termasuk di wilayah terdampak bencana, serta menjaga stabilitas pasokan ke berbagai daerah.

"Selain itu, tata niaga pangan yang sangat memengaruhi harga bahan pangan perlu dikendalikan agar tidak terjadi gejolak harga yang dapat mendorong inflasi pangan," ucap Andy.