Sri Mulyani pastikan LPI tak akan bernasib sama seperti 1MDB Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) ex officio Lembaga Pembiayaan Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani memastikan INA atau LPI tidak akan bernasib sama seperti lembaga pembiayaan Malaysia, yaitu 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang dijadikan tempat pencucian uang.

"Presiden jelas menyampaikan beliau tidak ingin terjadi seperti 1MDB. Sehingga beliau menyampaikan, kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik," katanya dalam video conference, Selasa (16/2).

Tahap seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI sudah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan kredibel. Hal yang menjadi penekanan dalam proses seleksi, adalah mencari sosok yang dapat memberikan profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam mengelola lembaga pembiayaan tersebut.

"Dari awal seluruh dewas memfokuskan membangun tata kelola yang kredibel dan yang masuk akal," ujarnya.

Sebelum menunjuk sejumlah nama yang duduk di Dewas dan Dewan Direktur, panitia seleksi melakukan penelusuran kepada seluruh nama calon, sehingga bisa meyakinkan kalau reputasi dan profesionalitas mereka sangat kuat dan memadai untuk menjaga SWF secara baik. 

"Makanya tadi disampaikan presiden waktu menyampaikan tiga anggota Dewas Profesional, beliau menekankan bahwa ketiganya memiliki pengalaman dan reputasi internasional dan sekaligus juga komitmen serta integritas profesionalitas yang tidak dikompromikan," ucapnya.

Adapun, 1MDB adalah lembaga yang mengelola dana pemerintah Malaysia dengan sokongan pengusaha Low Taek Jho, untuk membangun perekonomian negara tersebut, dan diluncurkan langsung oleh Perdana Menteri Najib Razak pada 2009.

Namun, pada 2014 terendus bahwa 1MDB mengalami gagal tata kelola dan memiliki utang senilai US$11 miliar atau setara Rp160 triliun. Najib sendiri selaku pengawas lembaga tersebut, disebutkan oleh otoritas terkait menerima dana ilegal sebesar US$1 miliar atau setara Rp14,5 triliun.