Sri Mulyani: Pertumbuhan ekonomi 2018 meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pertumbuhan ekonomi 2018 hanya mencapai 5,14%-5,21%, meleset dari proyeksi APBN 5,2%-5,6%.

Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2018 versi majalah keuangan FinanceAsia itu menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di batas bawah asumsi APBN. Hal itu dilihat dari down side risk yang terjadi saat ini dan pertumbuhan ekonimi kuartal II-2018 yang mencapai 5,27%.

Kendati demikian, Sri Mulyani menjelaskan, produk modal tetap bruto (PMTB) atau investasi mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya 7,95% menjadi 5,87% pada kuartal II-2018. Kemudian, pada kuartal III-2018 impor masih melonjak tinggi di bulan Agustus. 

Dia berharap pada kuartal III-2018, PMTB akan recovery menjadi 6,7%-6,9% dan produktivitas ekspor akan stabil di atas 6%-7%. "Sepanjang tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kami perkirakan 5,14% sampai 5,21%. Itu based line," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (13/9).

Meski begitu, Sri Mulyani meyakini bahwa inflasi masih terjaga pada angka 3,5% hingga akhir tahun. Dengan pertimbangan konsumsi masih bisa tumbuh di atas 5%.

Selanjutnya, dari data bea dan cukai, diproyeksikan impor masih akan tinggi pada kuartal III-2018. Hal itu disebabkan adanya pergeseran impor dari yang seharusnya terjadi pada kuartal II menjadi kuartal III. 

"Karena pelaku ekonomi melakukan pending impor pada libur panjang dan impor di kuartal III-2018 masih tinggi," jelas Sri Mulyani. 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga diproyeksikan akan berada pada posisi rata-rata sebesar Rp14.100-Rp14.200 sampai akhir tahun. Angka ini juga meleset dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 per dollar AS. 

Sri Mulyani menyebut, proyeksi tersebut masih kredibel dan merefleksikan komponen yang ada dalam neraca pembayaran, baik dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan neraca lalu lintas moneter. 

Tekanan kurs rupiah yang terjadi pada tahun 2018 ini juga diklaim Sri Mulyani lebih disebabkan karena adanya faktor eksternal. 

"Tekanan terhadap rupiah di tahun ini lebih disebabkan faktor global. Mulai adanya kebijakan moneter Bank Sentral AS, perang dagang AS dengan mitra dagangnya. Hingga krisis mata uang di sejumlah negara berkembang, yang memberikan dampak psikologis ke negera berkembang lainnya, termasuk Indonesia," papar Sri Mulyani. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018 sebesar 5,27%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 5,01%. 

Hawkish

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menyatakan arah kebijakan moneter pada 2019 akan tetap ketat atau hawkish. Hawkish adalah kebalikan dari dovish yang merupakan kebijakan agresif khususnya terkait suku bunga.

Hal tersebut dikarenakan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve masih melanjutkan kenaikan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) hingga tahun depan.

“Suku bunga The Fed 2019 naik dari 2% ke 3,25%, namun Proyeksi kami di 3,25%. Kenaikan suku bunga direspons negara tetangga dan direspons BI. Untuk kendalikan inflasi dan naikkan suku bunga, kemudian periode menurunkan suku bunga di 2016-2017", jelas dia.

Lebih lanjut, Mirza mengatakan, kondisi ini direspons dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan pada Bank Sentral di negara-negara tetangga, sehingga BI telah menaikkan suku bunga sejak Mei dan sudah naik sebesar 1,75%.

Saat ini, suku bunga acuan The Fed berada di kisaran 1,75%-2%. Sehingga, di dalam proyeksi BI, suku bunga AS 2019 akan naik dari 2% sampai ke 3,25%. 

Untuk itu, sambungnya, masih ada 1,25% lagi suku bunga AS meningkat. Meski demikian, gejolak di pasar pada tahun depan diproyeksi akan lebih tenang ketimbang tahun ini.

Dia beralasan, bila menggunakan ekspektasi suku bunga The Fed oleh BI yang sampai 3,25%, kenaikan dari 2,5% ke 3,25% lebih terkontrol.

"Suku bunga 2,5% ke 3,25 % lebih controll-able, ketimbang dulu yang sekitar 0% menjadi 2,5%. Sehingga asumsi nilai tukar rupiah di tahun depan Rp14.300 sampai Rp14.700 per dollar AS," kata Mirza.

Hal ini menunjukkan memang tren suku bunga acuan murah telah berakhir, sehingga akan membuat BI melanjutkan arah kebijakan moneter yang ketat. Bank Sentral akan konsisten menerapkan kebijakan yang bersifat lebih mendahului atau a head of the curve untuk menghadapi tekanan terhadap stabilitas akibat kenaikan FFR.