Tambal-sulam utang pemerintah: Berutang untuk menutupi utang

Strategi pemerintah menurunkan beban utang

Di sisi lain Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini, hampir tidak ada negara di dunia rasio utangnya di kisaran aman yang ditetapkan IMF, yaitu 25%-30% dari PDB.

Misalnya saja, ucapnya, di akhir 2020 rasio utang Indonesia tercatat sebesar 39,39%, Filipina 48,9%, Thailand 50,4%, China 61,7%, Korea Selatan 48,4%, dan Amerika Serikat 131,2%.

Kendati demikian, dia menuturkan pada 2020 pemerintah telah mengelola pembiayaan APBN dengan kebijakan extraordinary dan menjaga pembiayaan pada kondisi aman serta terus berupaya untuk menekan utang.

Langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah seperti meluncurkan kebijakan burden sharing dengan Bank Indonesia (BJ), untuk membiayai penanganan pandemi, di mana BI ikut menanggung biaya bunga utang. 

Lalu, kebijakan konversi pinjaman luar negeri, yang mengubah pinjaman dalam US Dolar dan suku bunga mengambang (basis LIBOR) menjadi pinjaman dalam Euro dan Yen dengan suku bunga tetap mendekati 0%, sehingga mengurangi risiko dan beban bunga ke depan.  

Kemudian, strategi pengelolaan pembiayaan melalui upaya menurunkan yield di 2020 yang dapat menekan yield SBN sekitar 250bps mencapai 5,85% di akhir tahun atau turun 17% (ytd). 

"Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia di 2020 cenderung tumbuh relatif cukup baik dibanding negara lain," katanya kepada Alinea.id, Rabu (23/6).

Bahkan, lembaga pemeringkat kredit internasional mengapresiasi pengelolaan ekonomi dan pembiayaan Indonesia selama ini dengan mempertahankan peringkat Indonesia, di tengah penurunan peringkat negara-negara lain.

"Sebagian besar (124) negara mengalami downgrade, serta adanya negara yang sudah meminta pengampunan utang melalui skema Paris Club," ujarnya.

Karenanya, meskipun rasio utang pemerintah meningkat dia mengatakan pihaknya senantiasa mengelola pembiayaan secara hati-hati, kredibel, dan terukur. 

Lebih lagi dalam beberapa tahun terakhir ini ketika terjadi perlambatan ekonomi global, APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan countercyclical dengan pembiayaan sebagai alat untuk menjaga ekonomi. 

"Sejalan dengan itu, pemerintah juga meningkatkan upaya reformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan negara," terangnya.