sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pejabat jadi tersangka kasus Jiwasraya, OJK: Junjung asas praduga tak bersalah

OJK menegaskan mendukung proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung dengan menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 25 Jun 2020 18:52 WIB
Pejabat jadi tersangka kasus Jiwasraya, OJK: Junjung asas praduga tak bersalah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial FH sebagai salah satu tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penetapan tersangka FH terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Jiwasraya.

Menanggapi hal tersebut, OJK menyampaikan pihaknya selalu mendukung proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung dengan menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan.

"Sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, OJK selalu mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Menurut Anto, OJK selama ini selalu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang sehat dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sponsored

"Salah satu falsafah penting OJK adalah menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance," ucapnya.

Menurut Anto, sejak OJK efektif menerima amanat Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan nonbank (IKNB) pada 1 Januari 2013, serta perbankan sejak 1 Januari 2014, OJK terus melakukan berbagai penguatan dan perubahan untuk menciptakan praktik-praktik industri jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance.

Berita Lainnya