Uji coba penyaluran LPG subsidi dilakukan 22 April

Pemerintah akan melakukan uji coba distribusi elpiji (liquefied petroleum gas /LPG) subsidi dengan sistem e-voucher, biometrik, dan kartu bantuan sosial, setelah Pemilu.

Chief of Communications and Partnership, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel mengatakan, uji coba penyaluran itu akan dilakukan pada empat hari setelah pemilu mendatang atau tepatnya pada 22 April 2019.

"Tanggal 22 April untuk uji coba penyaluran pertama dan awal Mei untuk uji coba penyaluran kedua," kata Ruddy kepada Alinea.id, Rabu malam (6/3).

Total ada 14.193 rumah tangga yang akan ikut dalam uji coba di tujuh lokasi. Di antaranya, Provinsi Sumatra Barat, Banten, Sulawesi Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses uji coba, kata dia ada lima tahapan. Yakni, penyiapan data dan toko LPG, sosialisasi dan edukasi, registrasi kependudukan, penyaluran, serta pemanfaatan bantuan.

Saat ini sudah masuk dalam tahap registrasi untuk biometrik menggunakan face recognition atau pengenalan wajah dan sidik jari.

"Tapi utamanya face recognition. Dalam Proses registrasi dilakukan perekaman data bio upmetric dan melengkapi data KYC (Know Your Customer Principle) bank," tutur dia.

Rencananya, ada tiga metode yang akan dilakukan uji coba. Di antaranya, menggunakan e-voucher yang dikirimkan melalui SMS, bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Kemudian, menggunakan biometric dengan bank mitra Bank Rakyat Indonesia (BRI). Juga metode akan dilakukan menggunakan KTP elektronik dan biometri, bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Terpisah, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, dari catatannya terdapat 26 juta penduduk miskin yang akan menerima subsidi LPG ini.

Nantinya, para penerima subsidi bisa membelinya dengan harga Rp15.000 per tabung atau lebih murah ketimbang harga normal Rp30.000 per tabung.

“Harga LPG 3 kg semuanya sama Rp30.000 di seluruh Indonesia. Selisih harganya itu supaya daya beli masyarakat itu terjaga. Jadi masyarakat punya saldo, tetap beli Rp15.000 karena sisanya sudah dimasukkan pemerintah ke saldo kartu,” kata Rizwi saat ditemui di DPR, Rabu (6/3).

Dia menambahkan, rumah tangga miskin yang memegang kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diberi jatah subsidi maksimal untuk dapat membeli tiga tabung LPG 3 kg per bulan. Apabila membeli lebih dari tiga tabung, maka sisanya harus dibayar dengan harga normal.

Adapun untuk usaha mikro, jatah subsidi LPG 3 kg sebanyak 9 tabung per bulan. Kemudian untuk nelayan, maksimal 10 tabung per bulan. "Tapi, angka-angka itu masih dalam kajian, bisa saja berubah," ujar dia.

Kata Rizwi, data penerima subsidi dibuat berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari Kementerian Sosial. Kementerian ESDM menargetkan, program subisi LPG ini bisa berjalan optimal pada 2020.

“Perkiraan saya sih efektif 2020. Tahun ini akan finalkan semuanya, kan anggarannya juga lama. Tahun 2020 anggaran baru dengan sistem yang baru. Ini perkiraan ya, kan yang nentuin pemerintah, tergantung yang menang pemilu 2019,” tuturnya.