sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kian menggunung, pembiayaan utang pemerintah per April Rp223,8 triliun

Pembiayaan utang melonjak drastis hingga 53,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 20 Mei 2020 20:58 WIB
Kian menggunung, pembiayaan utang pemerintah per April Rp223,8 triliun

Pandemi coronavirus jenis baru atau Covid-19 mengubah segalanya. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China ini menghantam semua sektor dan memaksa pemerintah memperbesar belanja penanganan pandemi.

Demi membiayai belanja tersebut, utang pemerintah tahun ini membengkak. Hingga akhir April 2020, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp223,8 triliun atau 22,2% dari target pada Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020 yang sebesar Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan utang melonjak drastis hingga 53,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pembiayaan utang berdasarkan Perpres 54/2020 setara 22,2%. Nilainya Rp223,8 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam video conference APBN Kita, Rabu (20/5).

Pembiayaan utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto senilai Rp231,6 triliun atau setara 42,1% dari target APBN 2020 sesuai Perpres 54/2020 di angka Rp999,4 triliun. Selain itu juga dari pinjaman yang negatif Rp7,8 triliun atau jauh dari target yang sebesar Rp7 triliun. Realiasi pinjaman negatif menunjukkan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar ketimbang penarikan pinjaman.

Menurut Suahasil, besarnya target utang pemerintah pada tahun ini adalah untuk mencukupi belanja pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Defisit juga akan lebih besar, kami ingin memastikan ketersediaan anggaran untuk belanja yang akan membesar ke depan untuk penanganan Covid-19, belanja bantuan sosial (bansos), dan belanja untuk dunia usaha," ucapnya.

Cari utang lagi

Untuk mencukupi pembiayaan, tahun ini pemerintah masih akan menerbitkan surat utang. Salah satunya, melalui penerbitan Samurai Bonds.  

Sponsored

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Lucky Alfirman mengatakan penerbitan Samurai Bonds telah masuk dalam pipeline Kementerian Keuangan. Kendati demikian, penerbitan obligasi dalam denominasi mata uang yen tersebut menunggu kondisi market stabil.

"Samurai Bond ini masuk pipeline kami. Menerbitkan bond itu sifatnya memantau market, kalau kondusif dan harganya baik, kami akan masuk," ujar Lucky.

Tahun lalu, pemerintah menerbitkan Samurai Bonds senilai 177 miliar yen atau Rp23,35 triliun (kurs Rp131,92 per yen Jepang). 

Berita Lainnya
×
tekid