sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kementerian BUMN: Vaksin mandiri tak ganggu program pemerintah

Vaksinasi dengan skema gotong royong diberikan secara gratis.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 26 Feb 2021 19:01 WIB
Kementerian BUMN: Vaksin mandiri tak ganggu program pemerintah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Juru Bicara Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan vaksin mandiri atau vaksin gotong royong yang diinisiasi oleh para pengusaha dan pihak swasta, sepenuhnya akan ditujukan untuk buruh atau karyawan.

"Vaksin gotong royong ditujukan untuk buruh, karyawan swasta, dan diberikan secara gratis agar dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19," katanya dalam video conference, Jumat (26/2).

Dia mengatakan, langkah yang diinisiasi oleh para pengusaha ini patut diapresiasi, karena mendukung program pemerintah untuk mempercepat terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity.

Adapun, tujuan vaksinasi adalah memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan membangun kekebalan kelompok yaitu sekitar 70% dari jumlah penduduk atau sekitar 181,5 juta orang. 

"Oleh karena itu, usulan yang bisa mengakselerasi program vaksinasi tanpa menambah beban anggaran negara itu patut disambut baik," ujarnya.

Dia pun memastikan program vaksinasi mandiri tersebut tidak akan mengganggu program vaksinasi yang sudah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya, vaksinasi mandiri akan berjalan seiring dengan program vaksinasi pemerintah.

"Inisiatif tersebut telah terakomodasi dengan disertai aturan-aturan lainnya, yang dipastikan tidak akan bentrok dengan vaksin program pemerintah. Justru Ini adalah upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan," ucapnya.

Arya menuturkan, Kementerian BUMN sebagai leading sector akan memastikan dan menjaga seluruh proses terkait vaksin gotong royong ini berjalan lancar. 

Sponsored

"Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari jadwal yang ditentukan dan juga tidak mengubah mana yang menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi sesuai prioritasnya," kata dia.

Berita Lainnya