Gubernur Kaltim akan bawakan materi tenaga honorer pada Rakernas APPSI 2023

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, akan membawakan materi tentang pembayaran tenaga honorer dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pekan ini di Balikpapan.

Isran ingin menumbuhkan kesadaran para gubernur peserta rakernas terkait pentingnya tenaga honorer dalam penyelenggaraan negara, sehingga kejelasan pembayaran harus diwujudkan.

“Tidak ada alasan negara tidak ada kemampuan keuangan untuk membiayai tenaga honorer. Tenaga honorer itu juga urusan negara,” kata Isran melalui instagram @pemprov_kalsel, Minggu (19/2).

Isran mengatakan, saat ini ada kurang lebih empat juta tenaga honorer yang sangat berpengaruh besar terhadap roda pemerintahan. Bukan hanya di Kaltim, melainkan di seluruh provinsi di Tanah Air. Untuk itu, ia meminta perhatian kepada seluruh gubernur yang akan hadir terkait masalah kejelasan bayar honorer ini.

“Kurang lebih empat juta tenaga honorer sangat besar pengaruhnya dalam roda pemerintahan. Jadi, tidak ada alasan negara tidak ada kemampuan keuangan (untuk honorer),” katanya.

Selain itu, Isran juga menjelaskan Rakernas APPSI 2023 merupakan momen penting untuk lebih mempererat kemitraan dari pemerintah provinsi se-Indonesia.

Rakernas ini juga akan menjadi media untuk dapat terus membangun hubungan harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat demi mendukung sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

“Terpenting bagaimana secara bersama merumuskan langkah-langkah menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” pungkasnya.

Diketahui, Isran Noor didapuk menjadi pemimpin Rakernas APPSI tahun ini yang akan digelar di Kota Balikpapan pada 23-25 Februari 2023.

Rakernas sendiri akan membahas sejumlah isu penting, antara lain terkait Rancangan UU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam serta polemik Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Perkebunan.

Rapat kerja para gubernur se-Indonesia itu rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.