Gubernur Kaltim minta pusat batalkan penghapusan tenaga honorer

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, meminta pemerintah pusat agar membatalkan penghapusan tenaga honor. Menurutnya, penghapusan tersebut secara langsung akan berdampak pada penghentian jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi kerja.

“Selain mereka akan kehilangan pekerjaan dan menjadi sulit secara ekonomi, mereka juga akan mengalami kesulitan saat sakit,” kata Isran melalui instagram @pemprov_kaltim, Kamis (6/4).

Isran melanjutkan, para honorer tersebut juga tidak akan lagi mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua maupun jaminan pensiun.

“Mengapa harus penghapusan, jika pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu? Tentu ini akan menjadi masalah sosial yang lebih sulit bagi pemerintah di masa mendatang,” ucapnya.

Isran memaparkan, di wilayahnya terdapat sebanyak 10.277 tenaga honor. Ia berasumsi 1 tenaga honor menanggung 1 istri dan 2 anak. Maka, setidaknya ada 40.000 lebih orang yang secara ekonomi sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah ini.

“Saya, bersama para bupati, wali kota sak Indonesia sudah sepakat agar penghapusan tenaga honorer atau non-ASN ini jangan dulu dilakukan. Itu yang penting,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.