Gubernur Kaltim minta OPD geser anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat
“Jika sudah melihat atau merasa kegiatannya tidak bisa dilakukan, segera dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran,” kata Isran Noor.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, menginstruksikan seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Isran ingin program yang tidak berjalan optimal segera digeser dan diganti dengan kegiatan yang lebih konkrit menyejahterakan masyarakat.
“Jika sudah melihat atau merasa kegiatannya tidak bisa dilakukan, segera dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran,” kata Isran Noor saat Rapim Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Perhatian Khusus dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, Senin (20/3).
Isran juga meminta agar pimpinan OPD bisa melihat kemampuan dan kapasitas dari stafnya dalam melaksanakan pekerjaan. Menurutnya, pimpinan OPD harus mampu mengontrol seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan organisasinya.
“Pimpinan jangan tergantung dengan staf menunggu pintar dulu, tetapi pimpinannya yang harus pintar lebih dulu. Kenapa ada keterlambatan atau masalah. Ketika anak buah belum memiliki kapasitas, maka bisa di-upgrade kapasitasnya oleh kepala dinas,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Isran mengimbau agar OPD segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jika menemui kendala tender program. Hal tersebut untuk mempercepat eksekusi program agar tidak menimbulkan sisa anggaran di akhir musim.
“Sekali lagi kita kerjakan tugas-tugas ini secara cepat. Jika ada masalah ditemukan segera dicarikan solusinya. Jika tidak mampu menyelesaikan secara internal berkoordinasi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, meminta agar seluruh pimpinan OPD memperhatikan pesan dari Gubernur Isran Noor.
Sri meminta para asisten maupun kepala OPD agar meningkatkan pengendalian internal di wilayah kerja masing-masing sebagai langkah pertama menindaklanjuti instruksi gubernur.
“Segera kenali yang menjadi persoalan kemudian dikawal untuk solusi permasalahannya. Kegiatan yang diproyeksikan tidak dapat dilakukan agar segera dilakukan pergeseran,” pungkas Sri.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Buntut panjang peretasan bank syariah terbesar
Minggu, 28 Mei 2023 06:30 WIB
Seberapa sakti nomor urut caleg di Pemilu 2024?
Jumat, 26 Mei 2023 15:05 WIB