Pemprov Kaltim pastikan UMP 2023 naik di atas 2%

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 naik di atas 2%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi mengatakan, pihaknya segera mengumumkan angka pasti kenaikan UMP 2023.

"Kami telah menjadwalkan akan mengumumkan UMP tahun 2023 ini pada Senin, 21 November 2022," kata Rozani Rabu (16/11).

Rozani menjelaskan, pihaknya bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim telah menggelar rapat pembahasan terkait penyusunan rekomendasi UMP 2023. Disnakertrans kini tengah menyusun laporan tertulis untuk disampaikan kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor.

"Kami sudah bekerja dalam rapat pembahasan dan menyiapkan laporan tertulis. Kita bersiap untuk merekomendasikan penetapan UMP 2023 kepada bapak gubernur (Isran Noor)," ujarnya.

Menurut Rozani, indikator penetapan UMP ini disusun berdasarkan data ketenagakerjaan dan ekonomi daerah. Data ekonomi di antaranya meliputi kondisi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi.

Rozani menambahkan, data ketenagakerjaan meliputi jumlah angkatan kerja, konsumsi rumah tangga se provinsi, anggota rumah tangga se provinsi, dan anggota rumah tangga yang bekerja.

Lebih lanjut, Rozani menegaskan, penetapan UMP dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi yang membidangi tenaga kerja, akademisi perguruan tinggi, kelompok pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan serikat buruh dari usaha yang dominan di suatu daerah.

"Kalau di Kaltim usaha yang dominan seperti tambang, kayu, dan perkebunan. Serikat buruh diwakili oleh SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)," pungkasnya.