Pemprov Kepri lanjutkan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah
Proyek tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan dimasukkan ke Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Kabupaten Karimun terus berjalan. Bahkan proyek tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan dimasukkan ke Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Junaidi, menjelaskan berdasarkan Surat Menko Perekonomian, Pengembangan Bandara RHA mampu mendorong multiplier effect pada perekonomian Kabupaten Karimun.
"Sehingga mampu menumbuhkan value added bagi peningkatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun," ujar Junaidi dalam keterang tertulis, dilansir dari kepri.go.id, Rabu (29/3).
Junaidi juga menjelaskan, pengembangan Bandara RHA Karimun telah terakomodir dalam Proyek Prioritas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun.
"Dari surat Menko juga kita ketahui bahwa Setelah RPerpres dimaksud ditetapkan, proyek pengembangan Bandara RHA di KPBPB Karimun dapat diberikan fasilitas dan kemudahan Proyek Strategis Nasional dalam pengadaan lahan," jelasnya.
Junaidi mengatakan, saat ini Kemenko Perekonomian tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk proses percepatan perubahan peruntukan kawasan hutan.
"Ini berkat dukungan Menko Perekonomian untuk pengembangan Bandara RHA yang masuk dalam RPerpres dan PSN sehingga percepatan pengembangan bandara oleh Kementerian Perhubungan dengan dorongan Pemprov Kepri dapat digesa," tutupnya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ancaman nyata kala mesin mulai menggantikan manusia
Jumat, 02 Jun 2023 18:48 WIB
Kerawanan Pemilu 2024: Dari politik uang hingga intimidasi
Rabu, 31 Mei 2023 16:44 WIB