Jual senjata US$300 juta ke Taiwan, AS pertajam konflik dengan China?

Amerika Serikat telah mengusulkan kesepakatan untuk menjual senjata ke Taiwan senilai US$330 juta. Langkah ini dinilai berisiko menyulut dan menambah ketegangan lebih lanjut dalam relasi AS dan China.

Taiwan menyambut baik langkah AS, dengan mengatakan bahwa itu dapat membantu pihaknya meningkatkan kemampuan pertahanannya.

"Kami sangat menghargai bahwa pemerintah AS memperhatikan keamanan nasional Taiwan dan komitmen untuk secara tegas mematuhi Taiwan Relations Act (TAC)," ungkap juru bicara kantor kepresidenan Taiwan Alex Huang.

Proposal yang diumumkan pada Selasa (25/9) oleh Pentagon mencakup suku cadang untuk jet F-16, C-130, dan F-5 serta sistem pesawat lainnya.

"Penjualan yang ini akan berkontribusi pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan membantu meningkatkan keamanan dan kemampuan defensif penerima, yang telah dan terus menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik, keseimbangan militer dan kemajuan ekonomi di kawaan itu," ungkap Badan Kerja Sama Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataannya.

Pihak Taiwan mengatakan bahwa kesepakatan penjualan terbaru ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menghadapi tantangan keamanan dari Beijing dan memperkuat kemampuan pulau itu untuk memastikan perdamaian dan stabilitas lintas selat dan regional.

"Kami akan terus meningkatkan investasi kami dalam pertahanan nasional, meningkatkan industri pertahanan dan pengembangan teknologi kami, dan bekerja sama serta berkomunikasi erat dengan AS tentang berbagai isu dan agenda keamanan," terang Alex Huang.

China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang ingin memisahkan diri dan Beijing tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk mencegah keinginan Taipei tersebut. 

Sulit dipungkiri bahwa Tiongkok merupakan entitas politik yang memiliki legitimasi lebih kuat dibanding Taiwan. Itu dapat dilihat dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, hubungan diplomatik yang dimiliki, serta pengaruh ekonomi. Hal tersebut menjadikan sulit bagi Taiwan untuk menghindari tekanan langsung dari China.

Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi Taiwan memengaruhi kemampuan ekonomi negara itu, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alat diplomasi. Dari sisi pendapatan per kapita, tabungan domestik, serta devisa yang sangat besar membuka peluang bagi Taiwan untuk meningkatkan perdagangan, memberikan bantuan luar negeri, atau menambah investasi luar negerinya. 

Adapun hubungan AS-Taiwan adalah relasi lama dan faktor penentu yang membantu Taiwan atas blokade dan tekanan China. Sejak Perang Saudara China meletus pada 1945-1949, AS sebenarnya menolak ikut campur dalam konflik antar kedua pihak. Dan itu telah ditegaskan oleh Presiden Harry S. Truman pada Juni 1950.

Sikap Negeri Paman Sam berubah seketika setelah Perang Korea pecah pada awal 1950. Presiden Truman kala itu menegaskan bahwa penguasaan terhadap Taiwan oleh komunis akan menjadi ancaman langsung terhadap keamanan di wilayah Pasifik dan kekuatan AS. 

Pasca-berakhirnya Perang Korea, seiring dengan upaya membendung penyebaran paham komunis, pemerintah AS membentuk Pakta Pertahanan Bersama dengan Taiwan pada 2 Desember 1954. Salah satu perjanjian itu menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian penting dalam strategi pertahanan AS di Pasifik. 

Ketika AS di bawah pemerintahan Presiden Jimmy Carter memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan China, Washington diharuskan memutus relasi diplomatiknya dengan Taiwan. Sebagai gantinya, AS menetapkan TAC yang terdiri atas enam komitmen, salah satunya adalah menyediakan persenjataan bagi kepentingan defensif.

Di lain sisi, relasi AS-China tengah tegang menyusul perang dagang yang belum berakhir. Situasi tersebut diperparah dengan sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Beijing menyusul pembelian senjata ke Rusia. 

Belum lama ini, AS juga telah meminta kantor berita negara China yang bertugas di wilayahnya untuk melapor sebagai agen asing. 

Di bawah UU Pendaftaran Agen Asing (FARA), yang disahkan pada 1938, kantor berita milik negara China tersebut akan diminta untuk mengungkapkan informasi tentang anggaran tahunan dan pengeluaran, struktur kepemilikan dan informasi lainnya, yang diamanatkan untuk didaftarkan ke Kementerian Kehakiman. (South Morning China Post)