Melalui OOC 2018, Indonesia tegaskan visi poros maritim dunia

Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi perhelatan internasional Our Ocean Conference (OOC) ke-5 pada 29-30 Oktober 2018. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Retno Marsudi bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti akan memimpin acara itu.

Penyelenggaraan OOC kali ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menegaskan kepemimpinan dan visi sebagai poros maritim dunia kepada negara-negara kepulauan yang hadir.

"Arti penting OOC bagi Indonesia adalah untuk menunjukkan leadership di isu-isu kelautan dan menegaskan visi pemerintahan sebagai poros maritim dunia," ujar Direktur Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI Muhsin Syihab dalam konferensi pers reguler di Ruang Palapa Kemlu RI, Jakarta, Kamis (25/10).

Ajang yang bersifat multi-stakeholder ini akan mempertemukan 70 negara di mana tujuh di antaranya di tingkat kepala negara, kemudian sekitar 30 lebih di tingkat menteri, pejabat senior, 38 organisasi internasional, 290 lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan beberapa sektor swasta serta 1.900 peserta.

Ada pun tujuh kepala negara yang dimaksud akan hadir adalah Presiden RI Joko Widodo, Presiden Nauru Baron Waqa, Presiden Palau Johnson Toribion, Pangeran  Albert II dari Monako, Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine, Wakil Presiden Seychelles James Michael, dan Wakil Presiden Panama Isabel Saint Malo.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pemangku kebijakan yang terlibat akan diberi kesempatan untuk menyampaikan komitmen nyata yang telah dilakukan dalam penyelamatan laut sesuai dengan area kerja sama yang telah disepakati bersama.

Keenam bidang kerja sama yang dimaksud di antaranya, marine polution, marine protective areas, sustainable fisheries, climate related impact study ocean, sustainable blue economy, dan maritime security.

Sejauh ini, dari 600 lebih komitmen yang sudah dibuat pemangku kebijakan, 160 di antaranya dianggap sudah dicapai. 

"Atas pencapaian ini, Indonesia berpandangan perlu dibentuk sebuah established review mechanism yang dapat diterima semua pihak dengan parameter yang jelas. Jadi keberhasilannya tidak self-proclaiming. Pandangan ini nantinya akan disampaikan di forum tersebut," pungkasnya.