126 orang tewas sejak kudeta militer di Myanmar

Kelompok advokasi sosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Minggu (14/3) melaporkan, setidaknya 38 pengunjuk rasa di seluruh Myanmar tewas dalam tindakan keras terbaru terhadap protes antikudeta.

Selain itu, militer yang merebut kekuasaan pada 1 Februari telah mengumumkan darurat militer di dua wilayah di Yangon, tempat sejumlah pabrik China dibakar.

Seorang petugas polisi juga tewas, menjadikan protes pada Minggu sebagai hari paling mematikan sejak demonstrasi massa menentang kudeta dimulai enam pekan lalu.

"Sebanyak 126 orang sejauh ini telah terbunuh dalam tindakan keras dan penumpasan sewenang-wenang sejak kudeta militer," ungkap AAPP.

Kelompok tersebut memperingatkan, korban tewas meningkat secara drastis. Sementara itu, jumlah orang yang ditangkap naik menjadi lebih dari 2.150 orang per Sabtu (13/3).

Pada Minggu, gumpalan asap membumbung di atas kota industri Hlaing Thar Yar di Yangon, ketika dua pabrik China dibakar dan pasukan keamanan melepaskan tembakan terhadap pengunjuk rasa.

Menurut AAPP, setidaknya 22 warga sipil tewas dan lebih dari 20 luka-luka, termasuk tiga dalam kondisi kritis.

Kedutaan China di Myanmar mengatakan, staf China terluka dan terjebak ketika pabrik-pabrik dijarah dan dibakar penyerang tak dikenal.

Sepanjang hari, penduduk yang bersembunyi di rumah mereka melaporkan mendengar suara tembakan, sementara truk militer melewati jalan Hlaing Thar Yar. Kawasan tersebut merupakan salah satu daerah termiskin di Yangon dan rumah bagi orang-orang yang telah melakukan perjalanan dari bagian lain Myanmar untuk mencari pekerjaan.

Seorang dokter kepada kantor berita AFP mengatakan, telah merawat sekitar 50 orang dengan luka-luka. 

Meningkatnya kekerasan juga dilaporkan di tempat lain di Myanmar termasuk Mandalay, tempat seorang wanita ditembak mati, dan di Bago di mana dua orang tewas.

Sementara itu, televisi negara, MRTV, mengatakan, seorang petugas polisi tewas karena luka di dada setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa di Bago. Dia adalah polisi kedua yang dilaporkan tewas dalam protes antikudeta selama ini.

Pada hari Minggu, media pemerintah juga mengatakan, darurat militer diberlakukan di Hlaing Thar Yar dan kota tetangga, Shwepyitha.

"Pemerintah militer memberikan kekuasaan administratif dan peradilan darurat militer kepada komandan regional Yangon untuk berlatih di Hlaingthaya dan Shwepyitha … untuk menegakkan keamanan, aturan hukum, dan ketenangan dengan lebih efektif," kata seorang penyiar di saluran televisi milik pemerintah.

Televisi Myawadday, yang dikelola militer, menyatakan, pasukan keamanan bertindak setelah empat pabrik pakaian dan pabrik pupuk dibakar dan setidaknya 2.000 orang mencegat kendaraan pemadam kebakaran untuk menjangkau mereka.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengecam keras pertumpahan darah yang terus berlanjut di negara itu.

"Komunitas internasional, termasuk para aktor regional, harus bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka," katanya dalam pernyataan pada Minggu.

Dia menuturkan, militer Myanmar menentang seruan internasional untuk menahan diri demi mencegah peningkatan kekerasan.

"Kebrutalan yang terus berlangsung, termasuk terhadap personel medis dan penghancuran infrastruktur publik, sangat merusak prospek perdamaian dan stabilitas," katanya.

Dalam pernyataan terpisah, Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Dan Chugg, mengatakan, pemerintahannya terkejut dengan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata di Yangon dan bagian lain negara tersebut.

Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M), sekelompok ahli hak asasi manusia terkemuka yang menyerukan pertanggungjawaban di Myanmar, mengatakan, pihaknya prihatin militer berada di ambang tindakan keras besar-besaran dan menyerukan intervensi politik internasional sesegera mungkin.

"Perilaku militer dan pasukan keamanan baru-baru ini sangat mengganggu karena mengingatkan hari-hari dan minggu-minggu menjelang serangan genosida besar-besaran terhadap Rohingya di Rakhine State pada 2017," kata Yanghee Lee, anggota pendiri SAC-M.

Pembakaran pabrik
Kedutaan Besar China di Myanmar menggambarkan serangan terhadap pabrik-pabrik yang didanai Tiongkok sebagai peristiwa yang sangat parah.

"China mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum, dan memastikan keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel China di Myanmar," kata kedubes dalam pernyataannya.

Sejauh ini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pabrik-pabrik.

Sentimen anti-China meningkat sejak kudeta. Para penentang pemerintahan militer menilai, Beijing cenderung bungkam dan tidak mengutuk kudeta dibandingkan kecaman dari Barat.

China sebelumnya menuturkan, prioritasnya adalah stabilitas dan situasi politik di Myanmar merupakan urusan internal negara tersebut.

Sementara itu, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang ditahan bersama dengan para petinggi pemerintahan lainnya pada 1 Februari, dijadwalkan kembali menghadap pengadilan pada Senin (15/3). 

Dia menghadapi setidaknya empat dakwaan, termasuk penggunaan protofon (walkie-talkie) secara ilegal dan melanggar protokol nasional terkait pencegahan penularan Covid-19.

Militer berulang kali menegaskan, pihaknya mengambil alih kekuasaan karena kecurangan dalam pemilu pada November 2020, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) secara telak.

Sejak itu, petinggi militer berjanji akan menggelar pemilu baru, tetapi hingga kini belum menetapkan tanggal yang pasti. (Al Jazeera)