7 Isu utama bakal diangkat Civil 20 dalam Presidensi G-20 di Indonesia

Kelompok masyarakat sipil atau Civil 20 bakal mengangkat tujuh isu utama pembangunan dalam Presidensi G-20 Indonesia tahun ini. Ketujuh isu utama tersebut adalah akses vaksin dan kesehatan global, finansial berkelanjutan, sustainable development goals (SDGs), antikorupsi, kesetaraan gender, lingkungan dan transmisi energi, serta pendidikan.

“Kami akan bekerja keras secara kolektif, bisa memberikan saran, masukan, dan usulan mengenai keadaan-keadaan yang sedang dihadapi terutama di tingkat dunia,” kata Chair C-20 Indonesia Sugeng Bahagijo dalam konferensi pers Kick-Off Meeting & Ceremony C-20, Selasa (8/3). C-20 nantinya akan menyusun kebijakan untuk menentukan kesepakatan di antara forum G-20.

Dari segi akses vaksin dan kesehatan global misalnya, C-20 memiliki target untuk membangun arsitektur kesehatan global yang inklusif, memperluas akses memperoleh vaksin dan obat-obatan bagi negara berpenghasilan menengah ke bawah, serta membangun fasilitas kesehatan yang lebih berkelanjutan bagi semua negara. 

“Kami belajar dari pandemi Covid-19 dan untuk mengantisipasi pandemi-pandemi selanjutnya,” ujar Koordinator Program Vaksin dan Kesehatan Global, Agung Prakoso.

Kemudian dalam tataran kesetaraan gender, C-20 berusaha untuk menciptakan ruang kerja yang layak bagi perempuan. Gerakan ini ingin memastikan tidak adanya kekerasan berbasis gender di tempat kerja baik secara verbal maupun seksual. C-20 juga ingin memperbaiki sistem pengupahan yang setara antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi kelompok marjinal seperti pekerja informal dan pekerja rumah tangga.

“Kami juga ingin negara berperan menyediakan sistem layanan yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk menyediakan pendidikan untuk kesehatan reproduksi,” ujar Koordinator Program Kesetaraan Gender, Mike Verawati.

Dari segi finansial berkelanjutan C-20 ingin menyempurnakan peraturan mengenai e-commerce dan pajak digital. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi instrumen kesetaraan dalam mendistribusikan penghasilan tiap individu. Tujuan ini sejalan dengan misi antikorupsi yang ingin memerangi pencucian uang, memulihkan pencurian aset, melawan korupsi dalam transmisi energi, serta menuntut transparansi dari korporasi. Di samping itu pekerja juga harus memahami kontrak dengan jajaran korporasi.