KTT berakhir, Indonesia serahkan estafet presidensi G20 ke India

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menutup rangkaian G20 di bawah presidensi Indonesia setelah melewati Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali, 15-16 November 2022. Jokowi menyampaikan, kesempatan memimpin G20 selama satu tahun terakhir merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia.

"Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia, ditutup," kata Jokowi menutup rangkaian KTT yang berlangsung di Hotel The Apurva Kempinski, Bali, pada Rabu (16/11).

Dalam penutupan KTT G20, Jokowi juga secara resmi menyerahkan tongkat presidensi G20 kepada India selaku tuan rumah berikutnya. Tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Perdana Menteri India (PM) India, Narendra Modi.

Jokowi meyakini G20 di bawah kepemimpinan India akan terus bergerak ke depan untuk mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif.

"Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari troika tahun depan, Indonesia siap mendukung kesuksesan presidensi G20 India, dan saya juga meminta kepada semua pimpinan yang hadir untuk mendukung India tahun depan," tuturnya.

Sebelumnya, saat memimpin pembukaan sesi ketiga KTT G20, Jokowi menegaskan, perang harus segera dihentikan. Oleh karenanya, dirinya meminta para pemimpin negara G20 mendorong terciptanya situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia.

"Stop the war! I repeat, stop the war! Lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik," papar Jokowi.

Dalam sesi yang membahas mengenai transformasi digital, Jokowi mengatakan, ekonomi digital merupakan kunci masa depan ekonomi dunia. Sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, ekonomi digital menyumbang 15,5% dari produk domestik bruto (PDB) global serta membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global.

Disampaikan Jokowi, di bawah presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai berjalan. G20 tahun ini juga mendorong pengembangan startup potensial melalui Digital Innovation Network.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka mendorong transformasi digital. Pertama, kesetaraan akses digital yang dijamin seluruh negara.

"[Sebanyak] 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73% penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua," jelas Jokowi.

Kedua, pentingnya literasi digital. Menurut Jokowi, literasi digital merupakan keharusan agar seluruh penduduk dunia berpartisipasi pada ekonomi masa depan. Selain itu, Jokowi menilai, G20 harus dapat menggerakkan kerja sama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang.

Terakhir, terwujudnya lingkungan digital yang aman dan membangun kepercayaan sektor digital oleh para pemimpin negara G20. Jokowi menilai, hal tersebut penting untuk menghindari penyalahgunaan data yang menyebabkan kerugian negara.

"Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga US$5 triliun pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengajak para pemimpin G20 untuk bekerja sama memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua penduduk dunia.