Ancaman penculikan dan pemerkosaan intai pekerja kemanusiaan di Sudan

Sejumlah besar organisasi bantuan internasional dan akar rumput yang bekerja di Sudan bertemu untuk membahas kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak di lapangan. Mereka juga mencari formula yang tepat untuk bekerja sama secara lebih efektif.

Konflik bersenjata di Sudan terus memakan korban jiwa dan membuat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Di tengah situasi itu, pekerja kemanusiaan juga dibayang-bayangi ancaman penculikan dan pemerkosaan.

Mawada Mohammed, kepala organisasi rehabilitasi psikologis dan pengembangan masyarakat Ud, di Khartoum, mengatakan kepada Al Jazeera pada Konferensi Krisis Kemanusiaan Sudan di Kairo (18-20 November) bahwa Organisasi internasional perlu berkomunikasi dan berkoordinasi secara lebih efektif dengan kelompok lokal.

Ia mengatakan “kurangnya koordinasi di antara mereka sendiri dan antara mereka dengan pemerintah atau organisasi internasional” adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kelompok lokal.

CEO organisasi kemanusiaan yang dipimpin diaspora, Shabaka, Bashair Ahmed mengatakan kepada Al Jazeera: “Respon lokal harus memiliki suara dalam kebijakan dan advokasi tingkat tinggi… mereka harus dilengkapi dengan alat dan keterampilan untuk melakukannya, dan tidak hanya diundang untuk ikut serta berpakaian."

Penculikan, pemerkosaan dan penyerangan
Sejak Pasukan Dukungan Cepat Sudan (RSF) memulai kampanye militer untuk menguasai Khartoum pada tanggal 15 April, lebih dari 10.000 orang telah terbunuh dan setidaknya enam juta orang mengungsi akibat pertempuran sengit yang menyebar di sebagian besar negara bagian.

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa konflik di Sudan mempunyai “dampak buruk terhadap kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan”, ketika lembaga-lembaga bantuan memberikan peringatan bahwa para pekerja mereka di Sudan diculik, diperkosa dan diserang.

Dalam pidatonya di konferensi tersebut, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan hampir 700 juta anak-anak Sudan menderita “kekurangan gizi akut yang parah” dan sistem layanan kesehatan yang terkepung di negara itu mendekati “titik puncaknya”.

Dr Abubakr Bakri, manajer operasi untuk Afrika Timur di Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres, atau MSF), menyerukan agar pekerja kemanusiaan diberikan keamanan.

Staf MSF telah mengalami pemukulan, ancaman pembunuhan dan pencurian selama beberapa bulan terakhir konflik, katanya. Dia menambahkan bahwa kekerasan dan ancaman terutama ditujukan kepada staf MSF yang berasal dari Sudan, hal yang juga diamini oleh LSM lain di KTT tersebut, yang mengatakan bahwa staf lokal perempuan juga telah diculik dan diperkosa.

Organisasi bantuan mengatakan mereka tidak dapat menjangkau tempat-tempat yang paling membutuhkan bantuan karena pertempuran dan blokade, dan memperingatkan bahwa pekerja lokal berada dalam bahaya yang semakin besar.

Para ahli dari LSM menyoroti bahwa lebih dari separuh penduduk Sudan – 25 juta orang – sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dan situasi medis sangat kritis, dengan 70 hingga 80 persen dari seluruh rumah sakit tidak dapat beroperasi di seluruh negeri.

Setidaknya tujuh wilayah telah dikepung oleh RSF di Khartoum saja, kata Mukhtar Atif, seorang sukarelawan di Ruang Tanggap Darurat. Daerah-daerah lain yang jauh dari ibu kota telah terputus akibat pertempuran, sehingga pasokan bantuan kemanusiaan tidak mungkin datang, tambahnya.

“Ada kesulitan yang semakin besar dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang berada di zona konflik,” Mohammed Salah, seorang aktivis Sudan dan anggota kelompok Pengacara Darurat, mengatakan kepada Al Jazeera.

Seruan untuk koridor kemanusiaan
Salah bergabung dalam konferensi di Kairo setelah lebih dari 48 jam perjalanan dari Negara Bagian Gezira di Sudan, tempat ia tinggal sejak rumahnya di Khartoum diserbu oleh pertempuran. Dia mengatakan perjalanan sejauh 1.020 km (634 mil) ke bandara di Port Sudan penuh dengan pos pemeriksaan yang dioperasikan oleh Angkatan Darat Sudan, di mana semua penumpang digeledah dan diinterogasi.

Pos-pos pemeriksaan yang dioperasikan oleh RSF dan pasukan Angkatan Darat Sudan menimbulkan hambatan besar terhadap pergerakan orang dan barang, sehingga membuat respons kemanusiaan terhadap kebutuhan mendesak menjadi sangat sulit, kata para ahli.

Organisasi bantuan internasional, termasuk salah satu penyelenggara konferensi, Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan yang memungkinkan pekerja bantuan membantu mereka yang membutuhkan.

Sekretaris Jenderal NRC Jan Egeland mengatakan konvoi bantuan dan staf tidak diizinkan melakukan tugas kemanusiaan mereka, terutama di daerah yang paling menderita akibat konflik yang berkecamuk – Khartoum dan Darfur.

“Sayangnya, tidak ada cara untuk memberikan tekanan pada pihak-pihak yang bertikai untuk memaksa mereka membuka koridor dan jalur yang aman. Kami terus mendesak mereka untuk melakukannya tetapi tidak berhasil,” kata Salah.
​
Satu bulan yang lalu, MSF mengumumkan bahwa mereka terpaksa menghentikan kegiatan bedah penyelamatan jiwa di Rumah Sakit Pendidikan Bashair di Khartoum selatan karena blokade militer terhadap pasokan.

Namun, para pejabat dan pakar bantuan kemanusiaan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dicapai tanpa upaya politik dan diplomasi. Pengacara Mohammed Salah berkata: “Komunitas internasional harus memberikan tekanan pada pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri penderitaan manusia dan perang ini.”
​
Seperti yang disampaikan oleh Egeland dari NRC ketika ia membuka konferensi tersebut, tidak ada “solusi kemanusiaan untuk perang yang mengerikan”.

“Ada solusi politik dan diplomatik untuk perang dan pembangunan kembali negara ini, disertai dengan bantuan kemanusiaan.”

Sumber : Al Jazeera