logo alinea.id logo alinea.id

Bahas Kashmir, Menlu RI panggil Dubes Pakistan dan Wadubes India

Pemanggilan Dubes Pakistan dan Wadubes India dilakukan Menlu Retno secara terpisah pada Rabu (14/8).

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 15 Agst 2019 16:38 WIB
Bahas Kashmir, Menlu RI panggil Dubes Pakistan dan Wadubes India

Pada Rabu (14/8), secara terpisah Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil Duta Besar Pakistan Abdul Salik Khan dan Wakil Duta Besar India Prakash Gupta. 

"Dalam pertemuan tersebut, pada prinsipnya Indonesia ingin mendengarkan perspektif masing-masing negara mengenai konflik di Kashmir," tutur Plt. juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, pada Kamis (15/8).

Faizasyah menerangkan bahwa Indonesia menyampaikan posisi tegasnya yang mendukung penyelesaian masalah secara damai.

"Baik Pakistan maupun India sangat penting dan bersahabat dengan Indonesia. Kedua negara tersebut dapat berkontribusi bagi perdamaian tidak hanya dikawasan, tetapi juga secara global," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menggarisbawahi bahwa terjadinya konflik justru merugikan tidak hanya kedua negara, tetapi juga Asia Selatan.

Berangkat dari masalah tersebut, lanjutnya, Indonesia mendorong agar kedua negara terlibat dialog dan komunikasi.

Pada Selasa (13/8), Pakistan meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu dan membahas langkah India yang pada 5 Agustus resmi mencabut Pasal 307 yang menjamin status khusus Kashmir.

Sponsored

Menurut Faizasyah, sah-sah saja setiap negara memiliki pendekatan masing-masing dalam mencoba menyelesaikan permasalahan. Hanya saja, dia menuturkan perlu dilihat sejauh mana pendekatan yang diusulkan dapat menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang ada.

"Dari sisi Indonesia, kita senantiasa berpandangan bahwa untuk masalah Kashmir akan lebih elok apabila Pakistan dan India membuka jalur dialog," tuturnya.

Dia menyatakan, kebuntuan komunikasi itulah yang menyebabkan munculnya kelangkaan informasi yang kemudian berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dan meningkatkan ketegangan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian Ruddyard menjelaskan bahwa pada dasarnya diplomasi Indonesia di DK PBB dibagi menjadi diplomasi perdamaian dan keamanan.

Dia menjelaskan, apapun persoalan yang dibahas, DK PBB selalu mencari cara berkontribusi untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan meredakan ketegangan.

"Sampai saat ini, permintaan Pakistan memang sudah disampaikan, tapi harus ada persetujuan dari negara anggota lain untuk membahas isu Kashmir ini," jelasnya.

Febrian berpendapat, jika persoalan Kashmir akan dibahas di DK PBB, harus ada nilai tambah atau poin terobosan baru untuk memberi dorongan kepada India dan Pakistan untuk melakukan pembahasan secara bilateral.

"Penyelesaian masalah secara bilateral menjadi kunci utama dari penyelesaian masalah ini," kata Febrian.