Dibuat referendum, Paris melarang penyewaan skuter listrik

Warga Paris memilih untuk melarang skuter elektrik sewaan. Ibu kota Prancis itu kota besar Eropa pertama yang tidak membolehkan kendaraan roda dua tersebut. Banyak yang melihat ini sebagai ujian tentang bagaimana industri mikromobilitas akan menghadapi upaya pemerintah di seluruh dunia buat membatasinya.

Hasil referendum akhir pekan sangat luar biasa: Sekitar 89 persen memilih untuk melarang skuter. Tetapi jumlah pemilih sangat rendah, pada 7,46 persen, mendorong operator e-skuter untuk mengatakan bahwa pemungutan suara tidak benar-benar mewakili keinginan penduduk kota – terutama warga yang lebih muda, yang lebih cenderung menyewa e-skuter tetapi cenderung tidak menunjukkannya hingga pemungutan suara.

Pemungutan suara untuk melarang e-skuter "mengambang bebas" - disebut demikian karena mereka tidak memiliki dasar -- muncul bahkan setelah penyedia e-skuter utama menawarkan tumpangan gratis kepada mereka yang terdaftar untuk memilih.

Walikota Paris Anne Hidalgo, yang mendukung pelarangan, mengatakan dia akan menghormati hasil pemungutan suara yang tidak mengikat. Dia berjanji tidak akan ada lagi skuter swalayan di Paris mulai 1 September, sehari setelah kontrak operator mereka dengan kota itu berakhir. Larangan hanya akan berlaku untuk e-skuter yang disewa, bukan milik pribadi.

Sekarang pertanyaannya adalah apakah itu bisa mendorong kota-kota lain untuk memberlakukan larangan serupa. Sementara operator e-skuter telah membingkai Paris sebagai kebiasaan global, kota-kota besar lainnya telah memberlakukan pembatasan, termasuk Amsterdam dan Shanghai.

Pada hari Minggu yang mendung di Paris, para pemilih diminta untuk menjawab pertanyaan sederhana: "Mendukung atau menentang skuter sewaan di Paris?"

Saat mereka mengalir keluar dari pintu putar Balai Kota, sebagian besar pemilih di distrik ke-17 Paris mengatakan mereka menjawab tidak. Alasan yang mereka kutip -- termasuk kekhawatiran terkait keselamatan dan kebersihan -- menggemakan kritik e-skuter yang terdengar di pelbagai kota di seluruh dunia, dari Cincinnati hingga Shanghai.

"Ada sebagian besar orang yang menggunakan skuter ini yang tidak mengikuti aturan, dan karena itu berperilaku berbahaya, yang membahayakan nyawa orang lain," kata Georges Jozwiak, 72, yang mengatakan dia kebanyakan berkeliling Paris dengan berjalan kaki.

“Saya memilih menentang skuter sewaan karena saya menganggap itu berbahaya, bahwa mereka yang sering menggunakannya sangat buruk. Mereka mengambil tempat parkir lebih panjang dari mobil dan sepeda motor,” kata Jean-Baptiste Gigon, 29. “Saya tidak melihat keuntungan dari jenis mobilitas ini.”

Sopran Lamri, seorang mahasiswa hukum berusia 23 tahun yang mengatakan dia memilih untuk mempertahankan e-skuter, mengakui bahwa "ada banyak penggunaan yang cukup berbahaya," termasuk orang yang menggunakan e-skuter dengan orang lain di belakang mereka, atau mengemudi saat mabuk. Tapi e-skuter memotong setengah perjalanannya, dari 45 menjadi sekitar 20 menit, katanya, dan memberinya kesempatan untuk menjelajahi Paris dengan cara yang unik.

“Ini benar-benar sesuatu yang dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari saya. Kami pasti akan menemukan pengganti, tetapi ada sedikit kenyamanan, dan juga kebiasaan yang sedikit lebih rumit untuk dihilangkan,” kata Lamri tentang potensi larangan.

Lime, Dott, dan Tier -- tiga perusahaan yang memiliki lisensi untuk mengoperasikan armada sekitar 15.000 skuter di Paris -- mengkritik hasil dan cara pelaksanaan referendum: pemilihan tidak menyertakan proksi atau pemungutan suara online dan berlangsung pada hari yang sama dengan Maraton Paris. 

"Kami kecewa karena kota ini memilih untuk mendekati alternatif yang aman dan bebas emisi dari mobil yang diandalkan oleh lebih dari satu juta warga Paris," kata juru bicara Lime Russell Murphy melalui email.

Operator mengatakan jumlah pemilih yang rendah membuktikan bahwa hasil pemungutan suara hanya mewakili sebagian kecil warga Paris -- mereka yang cukup menentang e-skuter untuk muncul. Dott dalam sebuah pernyataan mengecam apa yang disebutnya "metode pemungutan suara yang sangat ketat" yang "menyebabkan jumlah pemilih yang sangat rendah, sangat condong ke kelompok usia yang lebih tua."

Operator juga bersikeras Paris melawan tren, menunjuk ke kota-kota lain seperti New York dan London yang telah pindah untuk memperluas layanan e-skuter mengambang bebas. Tetapi sifat pemungutan suara yang luas di kota besar seperti Paris merupakan kemunduran bagi operator ini – terutama karena Paris bersiap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2024.

E-skuter semakin populer sejak pertama kali muncul di kota-kota besar sekitar tahun 2017. Bagi orang yang menggunakannya, ini adalah cara yang cepat dan murah untuk berkeliling. Operator mengatakan mereka lebih baik untuk lingkungan dan kurang rentan terhadap kecelakaan daripada mobil atau sepeda motor. Tetapi para pencela berpendapat e-skuter memperburuk kemacetan dan digunakan serta diparkir secara tidak bertanggung jawab oleh beberapa orang. Mereka mengatakan e-skuter sebagian besar digunakan oleh orang-orang yang berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum, membuat manfaat lingkungan menjadi kurang jelas.

Beberapa kota telah membatasi e-skuter untuk disewa sebagai tanggapan atas kritik ini. Montreal mengakhiri program percontohan e-skuter pada tahun 2019 karena terlalu banyak pengguna yang tidak mematuhi aturan. Kota-kota lain yang melarang e-skuter kemudian mengizinkan mereka kembali dengan persyaratan yang lebih ketat.

Otoritas Paris memberlakukan aturan ketat pada e-skuter mulai tahun 2019. Mereka kemudian membatasi jumlah operator menjadi tiga dan membatasi seberapa cepat e-skuter dapat melaju, di mana mereka dapat diparkir, dan siapa yang dapat mengendarainya.

Itu tidak menghentikan pejabat kota dan beberapa penduduk mengeluh bahwa skuter merusak pemandangan dan bahaya keselamatan. Operator mengusulkan langkah-langkah keamanan tambahan tahun lalu -- termasuk verifikasi usia untuk pengendara dan janji untuk melengkapi lebih banyak skuter dengan pelat nomor agar polisi lebih mudah mengeluarkan tilang kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Namun pada bulan Januari, Hidalgo mengumumkan referendum tersebut dan mengatakan dia mendukung pelarangan.

Pemungutan suara berlangsung di tengah protes berminggu-minggu di Paris menentang proposal pemerintah Prancis untuk menaikkan usia pensiun minimum dari 62 menjadi 64. Pemungutan suara hari Minggu dilakukan hanya beberapa hari setelah pemogokan pekerja sanitasi berakhir dan tumpukan sampah yang menumpuk di jalan-jalan Paris dibersihkan.

Operator masih berharap mereka dapat membujuk Balai Kota sebelum September untuk menemukan pembatasan yang dapat diterima bagi armada mereka alih-alih menerapkan larangan besar-besaran.

Setelah memberikan suara mereka pada hari Minggu, para pemilih muncul di sore Paris yang kelabu dan dingin. Seorang pria berjalan menuruni tangga dan menuju seorang wanita dan anaknya.

"Ayo pergi," katanya. "Mari kita ambil beberapa skuter."