Diduga retas ponsel untuk spionase, WhatsApp gugat perusahaan Israel

WhatsApp menggugat perusahaan teknologi Israel yang fokus pada intelijen siber, NSO Group, pada Selasa (29/10), menuduhnya membantu pemerintah meretas ponsel milik sekitar 1.400 pengguna di empat benua. Peretasan itu diduga menyasar kalangan diplomat, pembangkang politik, wartawan dan pejabat senior pemerintah.

Dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal di San Fransisco, Amerika Serikat, WhatsApp yang dimiliki Facebook menuduh NSO memfasilitasi kegiatan peretasan pemerintah di 20 negara. Meksiko, Uni Emirat Arab dan Bahrain adalah beberapa negara yang berhasil diidentifikasi.

WhatsApp menjelaskan dalam pernyataannya bahwa tindakan itu merupakan sebuah pola pelecehan. NSO membantah tuduhan tersebut.

"Sekuat mungkin, kami membantah tuduhan tersebut dan akan dengan keras melawannya. Satu-satunya tujuan NSO adalah untuk menyediakan teknologi bagi badan intelijen dan penegak hukum pemerintah berlisensi untuk membantu mereka memerangi terorisme dan tindak kejahatan," jelas NSO dalam pernyataannya.

WhatsApp menyatakan, serangan itu mengeksploitasi sistem panggilan video untuk mengirim malware ke perangkat seluler sejumlah pengguna. Malware tersebut kemudian memungkinkan klien NSO, yang merupakan pemerintah dan badan intelijen, untuk secara diam-diam mematai-matai pemilik telepon dan membuka jejak digital mereka.

Aplikasi pengirim pesan tersebut digunakan oleh sekitar 1,5 miliar orang per bulannya dan sering disebut-sebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi pesan end-to-end yang membuat pesan tidak dapat dibaca baik oleh WhatsApp maupun pihak ketiga lainnya.

Citizen Lab, sebuah laboratorium penelitian keamanan siber yang berbasis di University of Toronto, bekerja bersama WhatsApp untuk menyelidiki peristiwa peretasan tersebut. Citizen Lab menyebut bahwa sasaran peretasan termasuk tokoh-tokoh televisi ternama, namun mereka tidak mengungkapkan nama-nama target.

NSO mengatakan teknologi mereka memungkinkan pihak berwenang untuk menguraikan enkripsi yang melindungi data pengguna. Namun, pemerintah jarang berbicara tentang kemampuan peretasan di depan umum yang berarti bahwa gangguan digital seperti yang menimpa para pengguna WhatsApp umumnya terjadi secara diam-diam.

Belum pernah terjadi

Seorang pengacara, Scott Watnik, menyebut langkah WhatsApp yang menggugat NSO sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menjelaskan, biasanya penyedia layanan besar cenderung menghindari litigasi karena takut akan mengungkapkan terlalu banyak hal terkait keamanan digital perusahaan.

"Ini tentu sesuatu yang bisa dijadikan contoh ke depannya," kata Watnik.

Gugatan tersebut bertujuan untuk melarang NSO mengakses layanan WhatsApp dan Facebook.

Perangkat lunak peretasan telepon milik NSO telah terlibat dalam serangkaian pelanggaran HAM di Amerika Latin dan Timur Tengah, termasuk skandal spionase di Panama serta upaya untuk memata-matai seorang pejabat Amnesty International.

NSO dihujani kritik atas tuduhan bahwa spyware milik mereka memainkan peran dalam kematian jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, yang dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2018.

Kerabat Khashoggi, Omar Abdulaziz, adalah salah satu dari tujuh aktivis dan jurnalis yang menyeret NSO ke pengadilan di Israel dan Siprus atas tuduhan bahwa ponsel mereka diretas menggunakan teknologi milik perusahaan tersebut.

Amnesty International pun mengajukan gugatan, menuntut Kementerian Pertahanan Israel untuk mencabut izin ekspor NSO untuk menghentikan perusahaan mendapat keuntungan dari penindasan yang dilakukan negara.

Baru-baru ini NSO mencoba membersihkan citranya setelah dibeli oleh perusahaan ekuitas yang berbasis di London, Novalpina Capital, pada awal 2019.

Pada Agustus, salah satu pendiri NSO, Shalev Hulio, diwawancarai dalam program "60 Minutes" di mana dia menjelaskan bahwa spyware milik perusahaannya telah menyelamatkan puluhan ribu orang. Namun, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

NSO juga menggandeng sejumlah penasihat terkemuka, termasuk mantan Gubernur Pennsylvania Tom Ridge dan dosen senior keamanan internasional di Harvard University, Juliette Kayyem. Pada September, NSO mengumumkan akan mulai mematuhi pedoman PBB terkait pelanggaran HAM.

Sumber : Reuters