Hari Kemerdekaan Venezuela, Maduro ajak oposisi berdialog

Faksi-faksi politik Venezuela yang terpecah belah mengadakan peringatan hari kemerdekaan negara itu pada Jumat (5/7). Presiden Nicolas Maduro menyerukan dialog, sementara pemimpin oposisi Juan Guaido mengecam dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh "kediktatoran" Maduro.

Berbicara kepada  para pejabat tinggi militer, Maduro menegaskan kembali dukungannya untuk proses negosiasi yang dimediasi oleh Norwegia antara pemerintah sosialisnya dan Juan Guaido, pemimpin oposisi yang berpendapat terpilihnya Maduro pada Pemilu 2018 adalah kecurangan.

"Ada ruang bagi kita semua di Venezuela," kata Maduro dalam pidatonya di Caracas, sebelum menyerukan latihan militer pada 24 Juli untuk mempertahankan laut, sungai dan perbatasan negara itu. "Kita semua harus menyerahkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan."

Krisis politik Venezuela semakin dalam pada Januari, ketika Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim, mencap Maduro sebagai perampas kekuasaan. Guaido telah diakui sebagai kepala negara yang sah oleh puluhan negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar tetangga Amerika Selatan.

Tetapi Maduro tetap mempertahankan dukungan dari Kuba, Rusia dan China. Dia juga tetap mengendalikan fungsi-fungsi negara dan angkatan bersenjata. 

Maduro menyebut Guaido boneka yang didukung AS yang berusaha menggulingkannya dalam kudeta.

Dalam pidatonya di hari kemerdekaan Venezuela, Guaido menyerukan para pendukungnya untuk berbaris menuju markas direktorat kontra intelijen militer, atau DGCIM, di mana seorang kapten angkatan laut Rafael Acosta meninggal bulan lalu. 

Para pemimpin oposisi dan anggota keluarga mengklaim Acosta meninggal akibat disiksa dalam tahanan.

Pawai itu adalah pertemuan besar pertama yang digelar oposisi sejak pemberontakan militer yang dipimpin Guaido gagal pada 30 April dan juga tindak lanjut protes pada 1 Mei. 

Pemerintah merespons kudeta gagal dengan tindakan keras terhadap anggota parlemen dan anggota militer yang dicurigai terlibat.

Pekan ini, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet, mempublikasikan laporan yang merinci dugaan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa dan pelanggaran lainnya oleh pasukan keamanan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir.

"Tidak ada lagi eufemisme yang valid untuk menggambarkan rezim ini, selain kediktatoran," kata Guaido kepada wartawan pada Jumat. "Pelanggaran sistematis hak asasi manusia, penindasan, penyiksaan ... itu jelas diidentifikasi dalam laporan (PBB)."

Pemerintah Venezuela menyebut laporan itu "selektif" dan mengatakan sumber-sumber PBB kurang objektif.

Putaran baru pembicaraan yang dimediasi oleh Norwegia yang diharapkan berlangsung pekan ini dibatalkan setelah Acosta meninggal. Para pemimpin oposisi sering berargumen bahwa pemerintah Maduro berupaya menggunakan dialog untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran HAM yang berkelanjutan.

Dalam rujukan yang jelas ke Acosta sebelum Maduro berbicara, Komandan Remigio Ceballos mengatakan bahwa angkatan bersenjata menyesalkan peristiwa yang berkaitan dengan kematian pejabat angkatan laut yang sudah pensiun. Tanpa menyebut nama Acosta, dia menuduhnya berkonspirasi terhadap negara.

Menurut Ceballos, pihak berwenang menyelidiki kematian pejabat tersebut.

Sumber : Reuters