sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

India resmi pecah Jammu dan Kashmir

Negara bagian itu sekarang dibagi menjadi dua, yaitu Ladakh serta Jammu dan Kashmir.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Kamis, 31 Okt 2019 18:07 WIB
India resmi pecah Jammu dan Kashmir

India secara resmi membagi Negara Bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah baru yang dikelolanya. Dalam pengaturan baru, Jammu dan Kashmir adalah satu wilayah, sementara Ladakh, yang berbatasan dengan China, terpisah.

Dua wilayah itu sekarang diperintah langsung dari Ibu Kota New Delhi.

Situasi tersebut merupakan bagian dari langkah kontroversial yang diumumkan pada Agustus untuk memperketat kendali pemerintah India atas wilayah Kashmir yang dikelolanya.

R K Mathur dan Girish Chandra Murmu masing-masing disumpah sebagai gubernur letnan dari Ladakh dan Jammu dan Kashmir pada Kamis (31/10).

"Sekarang, partisipasi nyata dari federalisme kooperatif akan terlihat. Jalan raya baru, jalur kereta baru, sekolah-sekolah baru, rumah sakit baru akan membawa perkembangan masyarakat Jammu dan Kashmir ke ketinggian baru," ungkap Perdana Menteri Narendra Modi.

Jammu dan Kashmir telah lama menjadi salah satu titik api paling berbahaya di dunia dan merupakan daerah yang sangat militeristik. India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir, namun keduanya saat ini hanya mengendalikan sebagian wilayah itu saja.

Hampir 98% dari populasi akan berada di wilayah persatuan Jammu dan Kashmir yang terdiri dari dua wilayah, yaitu lembah Kashmir yang berpenduduk mayoritas muslim dan Jammu yang mayoritas Hindu. Terdapat sekitar delapan juta warga muslim di Kashmir dan sekitar enam juta umat Hindu di Jammu.

Adapun Ladakh, merupakan gurun dataran tinggi yang hanya dihuni sekitar 300.000 orang, dengan jumlah muslim dan Buddha hampir sama.

Sponsored

"Pekerja dari pemerintah negara bagian sebelumnya akan terus mempertahankan pekerjaan mereka di wilayah baru," sebut pengumuman pemerintah.

Awal dari 'bencana'

Pada 5 Agustus, pemerintah India mengumumkan pencabutan status khusus Kashmir, memicu protes.

Pasal 370, memungkinkan Kashmir memiliki otonomi khusus, termasuk hak istimewa dalam kepemilikan properti, pendidikan dan pekerjaan. 

Sebelum pemerintah Modi mengumumkan keputusan untuk mencabut status khusus Kashmir, mereka lebih dulu mengisolasi wilayah itu. Jaringan telepon seluler, sambungan telepon rumah dan internet diputus, sementara para pemimpin politik ditempatkan di bawah tahanan rumah.

Bentrokan antara pasukan keamanan dan warga sipil beberapa kali terjadi. Ribuan aktivis dan lainnya diyakini telah diangkut dari rumah mereka pada hari-hari setelah keputusan mengejutkan tersebut.

Hampir tiga bulan kemudian, situasinya masih jauh dari normal.

Pada Selasa (29/10), militan membunuh lima buruh migran di Distrik Kulgam. Hanya sehari sebelumnya, seorang sopir truk dari luar wilayah itu tewas di Distrik Anantnag. Secara total, 11 pekerja migran tersebut telah dibunuh oleh militan dalam dua minggu terakhir.

Awal bulan ini, pemerintah India memulihkan layanan seluler 72 hari setelah mereka dilarang.

Tetapi layanan internet terus ditangguhkan dan sebagian besar bisnis tetap ditutup - beberapa memprotes pemerintah, dan yang lain karena takut akan pembalasan dari militan yang menentang pemerintahan India.

Sumber : BBC

Meraup cuan dari kematian

Meraup cuan dari kematian

Jumat, 28 Feb 2020 06:06 WIB
Berita Lainnya