close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan paparan dalam the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau COP24 yang berlangsung di Katowice, Polandia, Senin (10/12). / Bappenas
icon caption
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan paparan dalam the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau COP24 yang berlangsung di Katowice, Polandia, Senin (10/12). / Bappenas
Dunia
Selasa, 11 Desember 2018 10:07

Indonesia gaungkan pembangunan rendah karbon di COP24 Polandia

Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pembangunan rendah karbon akan menjadi salah satu sorotan utama dalam RPJMN 2020-2024.
swipe

Sebagai salah satu negara dalam daftar 10 ekonomi terbesar di dunia berdasar produk domestik bruto yang diukur dengan paritas daya beli, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam 10 tahun terakhir. 

Pada periode 2007-2017, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,69% per tahun. Indonesia juga telah berhasil memangkas tingkat kemiskinan sejak 1999, hingga mencapai di bawah 10% pada 2018. 

Namun, harus diakui pula bahwa terkadang pertumbuhan ekonomi tidak melulu membawa kabar positif, terutama bagi lingkungan dan perubahan iklim. 

Pada Oktober 2018 lalu, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merilis Special Report on Global Warming of 1.5ºC, sebuah laporan yang mengulas dampak perubahan iklim terkait naiknya pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius dan efek rumah kaca. 

Naiknya suhu bumi antara 1,5-4 derajat Celsius akan memengaruhi produksi makanan dan meningkatkan risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim. Pembakaran lahan gambut akan membuat kualitas hidup masyarakat menurun. Penggunaan energi dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan krisis energi dan air. Fakta-fakta tersebut hanya sedikit dari banyaknya dampak negatif perubahan iklim bagi Indonesia.
 
"Indonesia menyadari betul dampak negatif dari perubahan iklim, keadaan yang sudah dirasakan, serta potensi yang mungkin terjadi. Untuk itu, Indonesia meluncurkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang akan menjadi salah satu sorotan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties (COP) UNFCCC ke-24 di Katowice, Polandia, Senin (10/12) seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id.

Bambang menambahkan, "Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan empat kebijakan menuju PRK, yakni memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, memperbaiki efisiensi energi dan produktivitas pertanian, serta mendorong penanaman kembali lahan hutan sekaligus mengurangi deforestasi."
 
Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pro lingkungan tersebut, Indonesia diprediksi mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5-6% pada 2045. 

Implementasi PRK akan didukung dengan instrumen pendanaan dan investasi yang inovatif, semisal skema blended finance hingga green bonds. 

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah membentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang bertugas untuk mengimplementasikan pengembangan PRK yang mendorong aksi pencegahan perubahan iklim di tingkat komunitas. Salah satu contoh peran ICCTF adalah kolaborasi dengan Universitas Gajah Mada dalam mengembangkan inovasi yang mampu meningkatkan produksi tanaman dengan menggunakan Sistem Intensifikasi Beras. Melalui pemanfaatam teknologi tersebut dalam sistem pertanian, produksi padi meningkat dari 5,4 ton per hektare menjadi 12 ton per hektare, emisi karena penggunaan pupuk non organik juga menurun, dan isu kekurangan air juga teratasi.

Transisi menuju energi baru dan terbarukan yang lebih efisien juga terus didorong dengan berpedoman pada tiga pilar pembangunan energi, yakni pemenuhan kebutuhan energi domestik melalui diversifikasi energi dan program konservasi, peningkatan nilai sumber daya dengan pengembangan downstream industry, dan pengembangan regional untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. 

Meski memiliki potensi energi baru dan terbarukan hingga 441,7 GW, namun Indonesia baru menggunakan dan membangun fasilitas dengan total energi sebanyak 9,18 GW, atau hanya 2% dari potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah menargetkan bauran energi sebesar 31% pada 2050 yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal tersebut membuka kesempatan yang semakin luas bagi investor dan pelaku pembangunan untuk menyasar sektor energi baru dan terbarukan. 

"Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi solusi pendanaan dengan mengembangkan RE-Pro, daftar proyek dengan energi baru dan terbarukan berisi rangkuman proyek-proyek yang telah siap untuk pendanaan. Daftar tersebut juga mendesain mekanisme pendanaan untuk menyalurkan pinjaman lunak dari mitra pembangunan dan institusi pendanaan hingga menghasilkan Independent Power Producer. Kunci keberhasilan implementasi energi baru dan terbarukan di Indonesia adalah meningkatkan peran para pemangku kepentingan, baik publik maupun swasta, lewat penyediaan proyek yang tersusun rapi dengan detail lengkap agar kesesuaian dengan kebutuhan investor dapat dipenuhi," jelas Bambang. 

Artikel ini ditulis oleh :

img
Khairisa Ferida
Reporter
img
Khairisa Ferida
Editor
Bagikan :
×
cari
bagikan