Jembatan penghubung China dan Korea Utara resmi beroperasi

China dan Korea Utara telah membuka jembatan perbatasan yang menghubungkan kedua negara pada 2016. Jembatan itu disebut berpotensi meningkatkan perekonomian Korea Utara.

Sebuah pos pemeriksaan perbatasan dan jembatan yang menghubungkan Kota Jian, Provinsi Jilin, China dengan Manpo di Provinsi Jagangdo, Korea Utara, dibuka pada Senin (8/4), menyusul tiga tahun penundaan sejak dibangun.

Menurut media Korea Selatan, empat bus melintasi perbatasan dari Korea Utara di pagi hari dan kembali ke negara itu satu jam kemudian dengan membawa sekitar 120 orang, termasuk wisatawan. Tidak disebutkan dari mana mereka berasal.

Jembatan tetap ditutup saat proses penyelesaiannya pada 2016, di mana Beijing dilaporkan mengambil pendekatan yang hati-hati pada saat itu menghadapi pengawasan internasional terkait penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB atas Korea Utara.

Setelah pertemuan puncaknya dengan Kim Jong-un  pada Juni 2018 di Singapura, Donald Trump sempat mengatakan bahwa China mungkin telah melakukan sesuatu untuk menyabotase kesepakatan denuklirisasi dengan Kim Jong-un.

Pada Juli lalu, China telah berjanji untuk memberlakukan sanksi setelah sebuah komite PBB menuduh Beijing dan Seoul enggan untuk memberlakukan larangan ekspor batubara dari Korea Utara.

KTT kedua Kim Jong-un dengan Trump pada Februari dianggap gagal karena tidak menghasilkan kesepakatan. Adapun Beijing mewaspadai ketidakstabilan di sekitar rezim Korea Utara yang dapat mengancam keamanan Laut Tiongkok Timur menyusul kekhawatiran akan banjirnya pengungsi. 

Perdagangan Korea Utara telah begitu menderita sampai-sampai Korea Development Institue pada Februari mengatakan bahwa negara itu nyaris runtuh.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Korea International Trade Association, ekspor Korea Utara ke China, yang merupakan bagian terbesar dari perdagangannya, anjlok 87% yoy pada 2018.

Pada April tahun lalu, Kim Jong-un mengumumkan bahwa Pyongyang bergerak menjauh dari kebijakan "byungjin" untuk mengembangkan senjata nuklir dan ekonomi secara bersamaan untuk secara eksklusif berfokus pada pembangunan kembali ekonomi.

Profesor Boo Seung-chan dari Yonsei Institute di Seoul menilai bahwa penggunaan utama jembatan itu adalah untuk meningkatkan pariwisata di Korea Utara, yang tidak dibatasi oleh sanksi PBB.

"Pariwisata adalah satu-satunya sektor yang tersisa bagi Korea Utara untuk memperoleh pendapatan asing," kata Boo. "Selain itu, China hanya dapat menawarkan bantuan keuangannya melalui sektor pariwisata karena tidak ingin melanggar sanksi PBB."

"Kebijakan Semenanjung Korea milik China adalah untuk menjaga stabilitas kawasan. Mungkin juga tengah menggambar peta jalan ketika sanksi dapat dicabut, menemukan cara untuk mempercepat keterlibatan ekonominya untuk meningkatkan lingkup pengaruhnya," imbuhnya. (South China Morning Post)