sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Katib Aam PBNU akan bicara HAM di Majelis Umum PBB

Gus Yahya akan memaparkan pandangan-pandangan dan wacana terkait HAM yang berkembang di lingkungan NU. 

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 21 Sep 2020 19:28 WIB
Katib Aam PBNU akan bicara HAM di Majelis Umum PBB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, dijadwalkan untuk bicara di Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Rabu (23/9) pukul 20.00 WIB.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, akan berbicara dalam panel tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diprakarsai Amerika Serikat. Dia mengaku, akan memaparkan pandangan-pandangan dan wacana terkait HAM yang telah berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). 

"Mulai dari teologi Ukhuwah Basyariyah yang dicetuskan oleh KH Achmad Siddiq pada 1984, Deklarasi NU ISOMIL pada 2016, Deklarasi Islam untuk Kemanusiaan 2017, Manifesto Nusantara 2018, dan Hasil Bahtsul Masail Musyawarah nasional Alim-Ulama NU di Kota Banjar 2019," kata Gus Yahya seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, pada Senin (21/9).

Selain Gus Yahya, panelis lainnya adalah Mary Ann Glendon, seorang profesor emeritus bidang hukum dari Harvard University dan Hu Ping, aktivis demokrasi asal Tiongkok.

Pada 8 Juli 2019, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berinisiatif membentuk Commission on Unalienable Rights (Komisi untuk Hak-hak Manusia Yang Tak Dapat Dibatalkan), beranggotakan 11 orang dari kalangan intektual, filsuf, dan agamawan asal Negeri Paman Sam. 

Di antaranya, Hamzah Yusuf Hanson, tokoh muslim pemilik Zaituna Foundation di Berkeley, David Tse-Chien Pan dari California University, Rabbi Meir Soloveichik, pemimpin Yahudi Ortodoks, dan lainnya.

Komisi yang diketuai Mary Ann Glendon itu diberikan tugas untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah AS dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait HAM, dengan didasarkan atas prinsip-prinsip dasar AS dan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948.

Pada 26 Agustus 2020, komisi tersebut meluncurkan hasil kerja mereka dan telah diterjemahkan ke dalam tujuh bahasa.

Sponsored

Panel di Majelis Umum PBB pada Rabu, dimaksudkan untuk membahas pandangan-pandangan komisi tersebut dengan tradisi-tradisi yang berbeda, dalam hal ini dari sudut pandang Islam (NU) dan Konfusianisme.

Panel akan dibuka oleh Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft, kemudian disusul dengan pidato oleh Menlu Pompeo. Panel yang dilangsungkan secara daring itu akan dipandu oleh Asisten Sekretaris Biro Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Robert A. Destro.

Berita Lainnya