sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemlu repatriasi 157 ABK WNI di kapal ikan China

Sebanyak 157 ABK yang dipulangkan termasuk dua jenazah ABK WNI yang bekerja pada kapal ikan.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 07 Nov 2020 18:32 WIB
Kemlu repatriasi 157 ABK WNI di kapal ikan China
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung berhasil memfasilitasi kepulangan 157 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di sebuah kapal ikan berbendera China.

Sebanyak 157 ABK yang dipulangkan termasuk dua jenazah ABK WNI yang bekerja pada kapal ikan. Pemulangan mereka dilakukan melalui jalur laut ke Bitung, Sulawesi Utara.

Menurut keterangan tertulis Kemlu pada Sabtu (7/11), keseluruhan ABK tersebut berasal dari 12 kapal ikan China, dipulangkan ke Indonesia menggunakan Kapal Long Xing 601 dan Long Xing 610.

Proses debarkasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seluruh ABK telah menjalani rapid test di atas kapal dengan hasil non-reaktif.

Selanjutnya, mereka kembali melewati tes PCR dan karantina di rumah singgah yang disiapkan Pemprov Sulut. Sementara itu, dua jenazah ABK WNI yang diduga meninggal karena sakit akan menjalani proses autopsi sebelum diserahkan kepada keluarga.

Keberhasilan repatriasi ini merupakan tindak lanjut dari dua pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Juli dan Agustus.

Repatriasi semacam ini, yang menggunakan kapal ikan ke Indonesia, merupakan yang pertama kali dilakukan. Dalam pernyataannya, Kemlu memaparkan bahwa memulangkan ABK yang terdampar di berbagai lokasi di dunia, terutama di tengah pandemi, menjadi tantangan yang besar karena banyak pelabuhan laut dunia melarang penurunan awak kapal.

Kerja sama Indonesia-China akan terus dilanjutkan untuk menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan, termasuk kerja sama penegakan hukum melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA).

Sponsored
Berita Lainnya